TAKALAR, BKM — Tujuh kepala desa (Kades) di Kecamatan Galesong dan Kecamatan Galesong Selatan diberhentikan sementara Bupati Takalar, H Syamsari Kitta. Meski sifatnya sementara, tapi warga di dua kecamatan tersebut jadi terkejut.
Usut punya usut, penyebab pemberhentian sementara ketujuh Kades tersebut lantaran mereka diduga mengabaikan surat edaran bupati Takalar tentang pemberhentian dan pengangkatan aparat desa.
”Ketujuh Kades itu diduga tidak menaati edaran bupati Takalar tentang pemberhentian dan pengangkatan aparat desa. Karena dianggap melanggar surat edaran bupati Takalar, ketujuh Kades tersebut diberhentikan secara sementara,” kata Kepala Inspektorat Takalar, H Yahe, Kamis kemarin (6/1).
Menurut, H Yahe, dalam surat edaran bupati itu disebutkan, kepala desa yang baru dilantik untuk tidak mengangkat dan memberhentikan aparat desa selama enam bulan ke depan. Namun beberapa Kades baru tersebut mengabaikan surat edaran itu.
”Enam bulan ke depan Kades baru dilarang mengangkat dan memberhentikan aparat desa. Hal itu harus dilakukan guna kepentingan pemeriksaan keuangan desa tahun anggaran 2021,” jelas H Yahe.
H Yahe mengakui, dengan lahirnya SK pemberhentian membuat dirinya dilematis. Dimana, ketujuh kepala desa yang resmi diberhentikan dalam waktu tidak ditentukan adalah kerabatnya di wilayah Galesong dan Galesong Selatan.
Tujuh kepala desa di Kabupaten Takalar yang diberhentikan sementara atas perintah bupati Takalar, yakni Kades Kadatong, Kades Pa’la’ lakkang, Kades Boddia, Kades Parangbambe, Kades Bontoloe, Kades Campagaya, serta Kades Pattinoang.
Sementara itu, Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Takalar, membenarkan adanya pemberhentian sementara terhadap 7 kades di wilayah Kecamatan Galesong dan Galesong Selatan karena diduga melanggar surat edaran bupati Takalar yang merupakan turunan surat dari Kemendagri.
”Beberapa Kades diberhentikan sementara, karena mengabaikan surat edaran bupati Takalar,” ujar staf bagian tata pemerintahan. (ira/b)