MAKASSAR, BKM– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, mulai fokus dalam pengawasan kinerja dari 52 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta 15 kepala kecamatan, terkait pelaksanaan tender sejumlah proyek.
Hal ini dilakukan dewan, agar persoalan keterlambatan tender pada tahun 2021 lalu tidak akan terulang lagi di tahun 2022 ini. Apalagi menyangkut proyek infrastruktur dan non infrastruktur.
Olehnya itu, anggota DPRD Kota Makassar, akan menyurati Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini 52 SKPD dan 15 camat untuk mempercepat tender di tahun ini.
“jumlah serapan di tahun lalu di bawah 30 persen.Ini dikarenakan terlambatnya pengajuan lelang tender dari sejumlah SKPD. Makanya, kita tidak mau lagi ada keterbatasan. Kita segera minta sejumlah proyek 2022 ini bisa cepat dilakukan dan diajukan di awal bulan ini,” ungkap Wakil Ketua komisi C DPRD Makassar, Mesakh Raymond Rantepadang di DPRD Makassar, Jumat (7/1).
Lanjut Legislator Fraksi PDIP Makasaar ini bahwa, banyak program tahun 2021 lalu yang gagal tender lantaran lamban didorong pemerintah kota. Untuk itu, jika perlu berkoordinasi dengan dewan mengenai kendala pengajuan lelang tender.
“Semoga saja tahun ini sudah bisa dimasukkan untuk proses lelang. Olehnya itu, sudah perlu dilakukan perombakan total di Kota Makassar khususnya ULP,”jelasnya.
Apalagi di akhir tahun 2021, DPRD Makassar menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah kontraktor lantaran banyaknya Pokja Pemkot yang bermasalah sehingga memperlambat proses tender.
“Banyak yang gagal karena proses lelang dan pengerjaan tidak bisa dikerja. Kemarin itu sudah ada pemenang tapi barangkali dia tidak siap waktu untuk proses kerja, makanya dia batalkan beberapa tender. Banyak tender yang siap dikerjakan dia tidak kerjakan karena Pokjanya ini merasa tidak bisa rampung,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Makassar, Muchlis Misbah, juga mempertanyakan belum ada laporan yang dikerjakan SKPD di 2021 namun masuk pengerjaan proyek tahun 2022. Padahal pengerjaan tersebut seyogyanya sudah rampung sejak Desember lalu.
“kita minta penjelasan karena dari hasil tinjauan kita banyak program yang jalan, padahal pagu anggaran itu di 2020-2021, ada beberapa titik yang belum terselesaikan. Di dapil itu banyak setelah kita pantau, semisal drainase, itu kan masih pengeringan artinya belum selesai,” tuturnya. (ita)