MAKALE, BKM — Sebanyak 95 persen warga Tator memiliki Kartu Jaminan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) baik yang ditanggung pemerintah maupun bersifat mandiri.
Keseriusan Pemkab Tator dalam menjamin kesehatan masyarakatnya memiliki JKN KIS sangat besar. Tak mengherankan jika tahun 2022, Pemkab Tana Toraja menggelontorkan anggaran kurang lebih Rp35 miliar. Jaminan Kesehatan seluruh warga Tana Toraja dikelola oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan Tana Toraja dan BPJS Kesehatan.
Melalui JKN KIS masyarakat Tana Toraja sudah dijamin mendapatkan pelayanan kesehatan mulai Fasilitas Tingkat Kesehatan Pertama (FKTP) dan pelayanan Rumah Sakit (RS) kelas III dikelola oleh BPJS Kesehatan, baik rs pemerintah maupun swasta secara gratis.
Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, membenarkan Tana Toraja sudah Universal Health Coverage (UHC) atau terjamin kesehatannya meskipun pandemi Covid-19 belum berlalu. Theo mengakui pandemi ini sangat terasa lantaran membawa disrupsi di berbagai sektor, termasuk sistem jaminan kesehatan.
Theo tidak menimpali kalau kunci terpenting wujudkan UHC adalah komitmen pemerintah Tana Toraja melindungi seluruh penduduknya dengan jaminan kesehatan. Meski demikian, kata dia mutu pelayanan kesehatan juga harus dipastikan berkualitas, dapat diakses, dan dapat diterima semua lapisan masyarakat daerah ini dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. (gus/C)