MAROS, BKM.COM– Lucu-lucu rasanya birokrasi terkait vaksin bagi siswa di salah satu SMP di Palantikang, Kabupaten Maros. Siswa gagal vaksin lantaran kartu keluarga (KK) bermasalah.
Ironisnya ketika orang tua datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Fukcapil) Maros justru ditolak dilayani karena tidak dapat memperlihatkan kartu Vaksinnya. Padahal satu keluarga tidak ada vaksin karena KK bermasalah.
Kepala sekolah SMP Satu Atap (satap) Pallantikang, Misbahuddin, mengatakan target pencapaian vaksin siswa terus dipacu agar semua siswa yang sehat harus divaksin, bagi yang sakit atau ada penyakit bawaan harus melampirkan surat keterangan medis.” Kami kepala sekolah terus diminta data terbaru terkait hasil vaksin siswa kami di sekolah,” ujar Misbahuddin.
Hanya saja kata Misbahuddin, untuk memberikan vaksin ke setiap siswa harus ada surat persetujuan dari orang tua wali, harus membawa foto copy kartu keluarganya.
Dari sekian banyak siswa kami, ada yang bermasalah kartu keluarganya. Padahal anak itu sudah ada persetujuan dari orang tuanya. Petugas medis tidak mau vaksin anak tersebut sebelum data kartu keluarganya dibetulkan.
“Siswa kami tidak bisa vaksin karena kartu keluarganya bermasalah. Padahal sudah ada persetujuan orang tuanya untuk divaksin,” sebut Misbahuddin.
Masalahnya lanjut Misbahuddin, ketika orang tua siswa kami hendak memperbaiki kesalahan yang ada di kartu keluarganya di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Maros. Justru ditolak untuk dilayani karena tidak dapat memperlihatkan kartu vaksinnya. Apakah ini tidak lucu, sudah satu keluarga yang tidak vaksin karena KK bermasalah tapi ditolak dilayani. Jika KK tidak diperbaiki maka otomatis satu keluarga itu tidak akan di vaksin.”Ini perlu ada jalur koordinasi instansi terkait agar permasalah seperti ini bisa tuntas dan kami juga bisa lekas di vaksin siswa kami,” sebut Misbahuddin.
Sementara itu, Sekertaris Dukcapil Maros Laurensius, yang dihubungi wartawan sangat menyesalkan hal ini bisa terjadi. Sistem pelayanan cepat di kantor Dukcapil terus dilakukan. Kami sudah membuka 20 loket pelayanan di kantor untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan. Khusus
Untuk pelayanan pengaktifan KK dan NIK yg bermasalah ada 3 loket yaitu Loke no. 9, 10 dan 11.” Ketiga loket ini telah ditunjuk pegawai khusus untuk melayani masyarakat yang ingin mengaktifkan KK dan NIKnya yang bermasalah.” jelas Laurensius.
Ditegaskan Sekdis, persoalan pengaktifan KK dan NIK sejak lama Dukcapil sudah melakukan antisipasi dengan cara memberikan nomor telpon pegawai yang bisa dihubungi untuk melayani pengaktifan KK dan NIK yang bermasalah.” Sangat disayangkan hal ini terjadi karena nomor kontak staf yang melayani KK bermasalah sudah ada di grup di tingkat desa dan kelurahan,” tegas Laurensius.
Untuk itu lanjut dia, sebagai langka antisipasi agar jangan lagi ada persoalan seperti ini muncul, sebaiknya bisa dikumpulkan di masing masing satker dilanjutkan ke Dinkes dan ke Dukcapil agar terorganisir.
” Ini juga hasil kesepakatan kami , bupati, sekda dan kadis kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan cepat dan tepat,” Tutup sekdis.(Kari)
