MAKALE, BKM — Pemkab Tana Toraja melaunching Universal Helath Converage (UHC) di Gedung Tammuan Mali, Makale, Selasa (18/1). Launhcing dihadiri Deputi Direksi Wilayah Sulselbartramal, dr Beno Herman, Ketua DPRD Welem Sambolangi, Sekkab Semuel Tande Bura, Ketua TP PKK Yariana Somalinggi, Wakil Ketua PKK Erni Yetti Riman, dan pimpinan OPD.
Wabub Zadrak Tombeg menjelaskan setelah Tana Toraja UHC merupakan kerinduan yang sudah lama dinantikan masyarakat Tana Toraja dan itu menjadi tonggak sejarah.
Menurut Zadrak, program pemerintah semua daerah UHC karena keunggulannya jasa pelayanan kesehatan peserta asuransi BPJS khusus Kartu Indonesia Sehat (KIS) birokrasi pelayanan mudah, sudah simpel dan tidak berbelit-belit.
Sebelum Tana Toraja melaunching UHC enam bulan lalu baik eksekutif maupun legislatif intens dialog strategi Tana Toraja segera wujudkan UHC. Dan sekarang kita buktikan, setelah mendapat dukungan dari semua pihak, hasilnyapun merata secara luas kepada warga.
Demikian pula keunggulan dari UHC adalah jaminan pelayanan dasar BPJS sudah bermutu dan berkualitas, baik di Puskesmas maupun Rumah Sakit (RS). Kini
Tana Toraja Toraja 10 besar kabupaten UHC di Sulsel dari 24 kabupaten/kota. Kadis Kesehatan Tana Toraja, dr Ria Minoltha Tanggo mengatakan, Tana Toraja diawal tahun 2022 sudah UHC setelah 267.925 warga memilik KIS, atau 99,5 persen. Dengan rincian, Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN 135.835 jiwa. PBI APBD 65.754, Pekerja Penerima Upah (PPU) 43.094, Penerima Bukan Pekerja Upah (PBPU) 18.519, dan Bukan Pekerja (BP) 4.725.
Komitmen Pemkab bersama DPRD mewujudkan UHC melalui jaminan kesehatan semesta tahun 2022 disiapkan anggaran Rp 35.216.000.000.
Ditambahkan, dr Beno Herman, dari Deputi Direksi Wilayah Sulselbartramal, luar biasa kerjasama Forkopinda di Tana Toraja kerja keras menjadikan daerah ini UHC. Pasca UHC sukses di Tana Toraja warga miskin tidak boleh lagi sakit.
Kartu JKN sudah wajib isi dompet setelah KTP, sehingga esensi UHC pemulihan ekonomi, jauh lebih penting kesehatan diutamakan ketimbang infra struktur fisik, imbub dr Beno Herman.
Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi dampak UHC dirasakan masyarakat, sebab layanan kesehatan dengan prinsip keadilan telah dinikmati.
”Pemkab menjamin Tator pasca UHC, bagi warga menjalani perawatan di RS tidak menjadi alasan lagi layanan telat karena proses adimnistrasi, ”pungkas Welem. (gus/C)
