BULUKUMBA, BKM–Pimpinan dan anggota DPRD Bulukumba menghadiri kegiatan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tahun 2023 di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kamis (20/1).
Kedua pimpinan itu yakni Dra Hj Aminah Syam dan H. Patudangi serta dua Anggota dewan yakni Zulkifli Saiye dari PDIP serta H. Syamsir Paro dari PAN.
Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun sesuai undang-undang.
Musrenbang ini dibuka Camat Ujung Bulu Andi Ashadi, SE, MM serta dihadiri pejabat kelurahan Caile, Kepala Lingkungan Caile, Babinsa, Babinkabtipmas, majelis ta’lim, kader posyandu, penyuluh pertanian, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat lainnya.
H. Patudangi berjanji akan menampung setiap aspirasi yang muncul dalam musrenbang ini dan akan menindak lanjuti usulan-usulan yang muncul.
“Karena Kelurahan Caile termasuk daerah yang memiliki wilayah yang cukup luas dan jumlah penduduk cukup besar di Kecamatan Ujung Bulu, dan semoga kegiatan yang direncanakan tahun 2021 dapat berjalan dengan baik,”harap Patudangi.
Camat Ujung Bulu, Andi Ashadi berharap semua masyarakat tidak bosan menghadiri musrenbang, karena tanpa adanya usulan dari masyarakat, pemerintah tidak akan mengetahui permasalahan yang terjadi dibawah.
“Selaku pemerintah Ujung Bulu meminta untuk segera melaksanakan vaksin bagi yang belum yang dilaksanakan gerai vaksin oleh pemerintah mengingat Ujung Bulu masih kurang presentase vaksinasinya.
Terpisah, DPRD Bulukumba juga menerima aspirasi dari Aliansi Masyarakat Bulukumba Bersatu (ASATU) di ruang aspirasi.
Lebih dari 10 orang perwakilan dari ASATU hadir menyuarakan aspirasinya terkait tingginya harga pupuk.
Perwakilan ASATU meminta kepada anggota dewan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pertanian dan distributor pupuk.
Menurutnya, sesuai data yang dihimpun, harga ecer tertinggi (HET) hanya sebesar Rp. 112.500, namun harga yang ada saat ini jauh dari harga HET. “Ini yang perlu diawasi dan dievaluasi bapak dewan yang terhormat,”ucap peserta aksi.
Legislator Partai Nasdem H. Muhammad Thamrin mengatakan bahwa petani yang dapat pupuk subsidi itu adalah mereka yang terdaftar namanya dalam E-RDKK. “Jika ada distributor yang menjual diatas dari harga HET, maka itu sudah masuk diranah pidana. Bisa dilaporkan ke Kepolisian. Terlepas dari banyak atau kurangnya kuota pupuk, semua yang punya jatah adalah mereka yang terdaftar namanya dalam E-RDKK. Jikapun ada petani yang namanya ada dalam E-RDKK lantas tidak dapat maka itu bisa dilaporkan, “ucap HM Thamrin.
Olehnya itu, Thamrin meminta kepada para peserta aksi untuk memastikan petani yang mengeluh itu namanya terdaftar dalam E-RDKK atau tidak.
Zulkifli Sayyye yang turut hadir dalam penerimaan aspirasi tersebut juga menegaskan bahwa tidak ada kelangkaan pupuk, karena yang dapat jatah subsidi ini hanya petani yang terdaftar. ” Tidak ada kelangkaan pupuk, karena petani yang namanya terdaftar dalam E-RDKK itu semua dapat,”ucapnya. (min/rif/c)
