MAKASSAR, BKM–Sedikitnya tiga Wakil Rektor di Makassar bersama sejumlah tokoh agama, tokoh organisasi kemasyarakatan pemuda hingga tokoh mahasiswa menolak anarkisme dijalan.
Penolakan anarkisme disampaikan pada kegiatan focus group discussion (FGD) yang digelar lembaga kajian politik Serum Institute di Grand Maleo Hotel jalan pelita Makassar, Kamis (20/1).
Wakil Rektor III Unhas Prof Dr Arsunan, Wakil Rektor III UNM Prof Sukardi serta Wakil Rektor III UIN Alauddin Prof Darussalam, para aktivis pergerakan diantaranya LMND Sulsel, GMKI Makassar,PMKRI Makassar, GMNI Sulsel, KAMMI Makassar, KMHDI Makassar dan aktivis kampus lainya ikut melakukan penolakan dengan menandatangani sebuah deklarasi.
Tak hanya itu, hadir Kabag Analis Dit Intelkam Polda Sulsel AKBP Nur Halim yang mewakili Dir Intelkam ikut berkomentar mengenai demokrasi aman dengan adanya TNI dan Polri yang senantiasa mengawal sampai akhir.
Pelaku kepentingan harus memberi contoh di masyakarat, bukan hanya teori-teori yang selalu disampaikan.
“Mari berdemokrasi, kita harus tau siapa sesungguhnya jati diri kita dan mari berunjuk rasa dengan mematuhi rambu-rambu UU no.09 tahun 1998,”ujar Nur Halim pad FGD yang dipandu sekretaris Masica ICMI Sulsel Erwin Saputra.
Prof Arsunan mengemukakan bila prinsip berdemokrasi yakni apa yang kita lakukan namun tidak bagus, maka jangan juga lakukan untuk orang lain, “Yang paling penting saling memahami,”ujarnya.
Prof Arsunan menambahkan bila mahasiswa harus didorong agar dapat meraih prestasi, “Kita mengelola mahasiswa dengan prinsip yang baik,”jelasnya.
Wakil Rektor III UIN Alauddin Prof Dr Darussalam mengungkapkan bila demokrasi merupakan warisan kemanusiaan yang tak punya tandingan sehingga patut diperhatikan. Dijelaskan bahwa mengawal demokrasi perlu agar tak terjadi hal-hal yang bisa melukai hati rakyat.
“Menyambut tahun politik juga perlu kita kawal dengan baik. Bagaimana keterbukaan, tanggungjawab dan rekrutmen kepemimpinan,”pintanya.
Wakil Rektor III UNM Prof Sukardi mengungkapkan bila pihaknya memberi ruang kepada mahasiswa, dosen dan lainnya yang perlu di beri pelayanan yang maksimal dengan kebijakan-kebijakan yang pro dengan siapa saja yang ada di kampus, tak terkecuali mahasiswa.
“Banyak mahasiswa yang nakal dalam artian berkoar-koar di jalan demi menyuarakan suara rakyat, dikemudian hari ia menjadi pemimpin dan memperjuangkan apa yang pro atau kontra kepada mereka. Jadi, berikan ruang untuk mahasiswa berkreasi dalam menyampaikan aspirasi,”ujarnya.
Dr. Abdul Wahid, mengungkapkan bahwa ketika ada aspirasi yang ingin disampaikan agar didiskusian dahulu dan ketika endingnya ingin disampaikan maka harus disampaikan ke DPR didalam ruangan bukan dengan tutup full akses jalan masyarakat.
Hal beda dilontarkan Dr Ali Armunanto yang menilai bila konsep demokrasi yang telah dirancang sesungguhnya untuk melukai hati rakyat. Ali Armunanto memberi gambaran bila kata demos dari demokrasi didominasi orang-orang elit dengan ciri kuat, kaya dan pria. “Konsep demos ini saya bisa katakan melukai hati rakyat, sehingga lahirlah partai politik. Dan ada kecenderungan kita dibelenggu oleh oligarki, sebab kenapa, karena demokrasi masih banyak bisa melukai masyarakat. Demokrasi kita tidak sejalan dengan hati, kita diajak menjadi orang liberal, masing-masing jalan secara sendiri sendiri,”ujar Armunanto.
Armunanto menambahkan bila top leader kita sangat liberal, “Kita orang bugis makassar paling malu jika berutang, tapi sistim liberal kita membuat pimpinan kita bangga karena semakin besar utangnya, maka dia dinilai semakin kredibel,”jelasnya. Sebelum FGD, Direktur Serum Institute Irfan Baso memberikan kata pengantar. (rif)
