MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Danny Pomanto, merupakan satu dari empat nama yang disebut-sebut memenuhi kriteria sebagai kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam, Kalimantan Utara (Kaltara).
Nama Danny mencuat setelah Presiden Joko Widodo menjelaskan yang cocok menjadi Kepala Otorita (IKN) adalah orang yang punya pengalaman sebagai kepala daerah dan berlatar belakang Arsitek.
Selain Danny, nama mantan Wali Kota Surabaya yang sekarang menjabat Menteri Sosial Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan Gubernur Aceh Nova Iriansyah.
Ditemui di kediaman pribadinya, Jalan Amirullah, Senin (24/1), Danny mengatakan, namanya sudah masuk kriteria saja, sudah bersyukur.
Dia mengaku tidak mau berkhayal apakah bakal dipilih presiden sebagai Kepala Otoritas IKN atau tidak. Itu merupakan hak prerogatif presiden untuk menentukan. Dia mau fokus untuk bekerja.
“Masuk saja nama sudah syukur, kerja saja, tidak usah kita berkhayal, kurasa saja yang baik untuk rakyat. Karena ini keputusan prerogatif presiden. Saya no komen. Masuk nama saja, sudah syukur sekali, artinya masuk kriteria. Tapi kan memilih pemimpin itu presiden, kita kerja baik saja,” ungkap Danny.
Kendati demikian, jika memang ditunjuk oleh presiden, tentunya dia tidak boleh menolak karena merupakan panggilan negara.
“Tapi nantilah dilihat karena belum tentu saya. Kalau saya, kerja sajalah,” ungkapnya.
Penunjukan Kepala Otoritas IKN tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) yang disahkan pada 18 Januari 2022.
Badan Otorita IKN diatur dalam draf RUU IKN. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (8) draf RUU IKN, dijelaskan keberadaan lembaga pemerintah setingkat kementerian diberi nama Otorita IKN.
Otorita IKN akan menjadi penyelenggara Pemerintahan Khusus IKN dalam mengurus proses pemindahan dan pembangunan ibu kota negara baru. (rhm)