BARRU, BKM — Kemendagri bersama LKPP menggelar rapat koordinasi dalam rangka pencegahan korupsi di Jakarta dan diikuti secara virtual para Gubernur dan kepala daerah seluruh Indonesia yang berlangsung di Jakarta.
Bupati Barru Suardi Saleh bersama Ketua DPRD Lukman.T juga mengikuti agenda ini melalui virtual di Barru Smart Centre (Basic) Kantor Bupati Barru, Senin (24/1). Peserta rakor mendengarkan arahan dari Mendagri Tito Karnavian.
“Intinya, kita tidak ingin ASN melakukan korupsi dan karena itu proses rekruitmen sesuai arahan pusat demi melahirkan generasi yang lebih bersih dan berkinerja tinggi, selama ini dilakukan bebas biaya dan semuanya tanpa KKN,” kata Suardi.
Mendagri Tito Karnavian dalam arahnnya mengingatkan para Gubernur dan Kepala Daerah untuk bersama-sama mencegah terjadinya praktek korupsi.
“Tindak pidana korupsi harus ditekankan untuk dihindari. Pemerintahan yang bersih akan meningkatkan kesejahteraan ASN dan masyarakat,” ujar Tito. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan korupsi masih merajalela di Indonesia, antara lain biaya politik dan rekrutmen ASN yang masih diwarnai sogokan.
“Pelaku pidana korupsi disebabkan karena banyak sistem yang dilakukan. Ini salah satunya karena biaya politik, rekrutmen ASN dengan imbalan, integritas dan budaya. Saya yakin, kita semua tidak ingin korupsi kalau cukup, namun tidak menjamin korupsi tidak ada. Tapi kalau tidak sejahtera, korupsi pasti ada,” ucapnya.
Tito juga mengingatkan kepala daerah untuk menyadari peran penting dalam menghapus budaya korupsi dengan salah satunya dimulai dengan pelayanan masyarakat yang bersih dari praktik suap dan pemberian hadiah.
“Di awal tahun ini kita harus komitmen, seluruh pimpinan kepala daerah untuk tidak korupsi,” pungkas mantan Kapolri ini.
Sementara itu Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas menyampaikan agar pengadaan barang jasa dimulai lebih awal, karena ini bisa menstimulus swasta dan bisa membangkitkan ekonomi masyarakat.
Ketua KPK Firli Bahuri, korupsi bukan hanya kejahatan merugikan keuangan negara, bukan saja merugikan perekonomian negara, tetapi korupsi merupakan bagian dari kejahatan merampas hak rakyat dan hak asasi manusia. (udi/C)
