MAKASSAR, BKM–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan telah mengirim hasil rapat paripurna yang digelar pada Senin (24/1).
Rapat paripurna tersebut yakni mengajukan usul kepada Kementrian dalam negeri (kemendagri) untuk penetapan Andi Sudirman Sulaiman (ASS) sebagi gubernur Sulsel definitif untuk diteruskan ke Presden Joko Widodo .
Pengiriman hasil rapat paripurna disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni’matullah Erbe.
“Iya hari ini sudah dikirim,”ujar Ni’matullah yang juga legislator Partai Demokrat Suslel ini, Selasa (25/1).
Sebelumnya, Ulla-panggilan akrab Ni’matullah Erbe berharap surat secepatnya disrespon oleh Kemendagri.
“Kita berharap yang normal itu tidak lewat 14 hari setelah kita paripurna ini kan surat kita ini tidak melalui Gubernur lagi, tapi surat-surat ini langsung ke presiden. 18 bulan sebelum berakhir ada ada dua perspektif karena sudah menyebut juga tanggal ditetapkannya dia sebagai pemberhentian tetap, nah kalau mengambil pemberhentian tetap tanggal 12 Januari kemarin itu kan berarti belum masuk 18 bulan. Artinya ada ruang yang akan kami konsultasikan ke Kemendagri.
Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulsel berjanji akan mengawal penetapan ASS sebagai Gubernur definitif.
Bendahara Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Sulsel, Muzayyin Arif menurutkan bahwa partainya bersama PDIP serta PAN sepakat memperkuat koalisi, mengoptimalkan dukungan untuk ASS.
Muzayyin yang juga Wakil Ketua DPRD Sulsel itu mengakui butuh upaya lebih untuk segera mendorong paripurna di dewan. Sebab waktu yang diberikan pusat cukup singkat.
“Namun sebagai partai pengusung tentu kami berkomitmen untuk mendorong itu berjalan dengan baik. Semoga DPRD benar-benar bisa paripurna,” ucap politikus asal Maros itu.
Sebelumnya, ASS telah mengundang petinggi partai pengusungnya di Makassar. Pertemuan itu diklaim sebagai temu kangen. Namun dinamika politik terkini juga menjadi bahasan. Dari PAN tampak Syamsuddin Carlos, Jamaluddin Jafar, hingga Andi Yusran Paris. Dari PKS ada Muzayyin Arif.
Muzayyin pun tak menampik bahwa pertemuan itu sempat membahas mengenai pengisian kursi wakil gubernur. Sebab memang menjadi domain partai pengusung untuk menyepakati nama.
Sudirman pun menyambut baik dan mempersilakan parpol pengusung menjalankan proses sesuai mekanisme yang berlaku.
PKS pun siap membangun komunikasi yang lebih intens dengan parpol pengusung lainnya. “Nanti kita lihat dinamikanya apakah ini akan dijalankan setelah penetapan Plt sebagai gubernur defenitif atau bisa berbarengan dengan keputusan DPRD terkait pengusulan Plt sebagai gubernur defenitif ke presiden,” tambah Muzayyin.
“Terlepas dari siapa figurnya, tapi yang terpenting posisi ini diisi, sebab ini amanat konstitusi. Kepala daerah itu gubernur dan wakil gubernur. Apalagi waktunya masih memungkinkan,” kuncinya.
Seperti diketahui, Kepres RI No 9/P tahun 2022 tentang pemberhentian Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulsel sudah terbit. (rif)