MAKASSAR, BKM — Ratusan jabatan kepala sekolah (kepsek) saat ini lowong. Posisi tersebut diisi oleh pelaksana tugas (plt). Oleh anggota dewan, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto didorong untuk segera mengangkat kepsek definitif.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar Muhyiddin Mustakim menjelaskan, posisi kepsek yang lowong saat ini mulai dari jenjang Taman Kanak-kanak (TK) hingga SMP. “Jadi banyak posisi kepala sekolah yang saat ini lowong. Saya belum dapat data rinciannya. Yang pasti ratusan,” ungkap Muhyiddin yang ditemui akhir pekan lalu.
Dia memastikan, akan ada evaluasi terhadap posisi-posisi yang lowong. Pihaknya juga menunggu instruksi dari wali kota kapan posisi lowong itu bakal diisi. “Jadi kita tunggu instruksi dari Pak Wali, kapan mau diisi dengan pejabat definitif,” jelasnya.
Jika sudah ada perintah, kata dia, pihaknya tentu akan mempersiapkan proses dan mekanismenya. Pengangkatan tentu akan merujuk pada kriteria dan persyaratan untuk menjadi pimpinan di sekolah. Selain itu, pihaknya akan meminta pertimbangan, usul penetapan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
“Kita tentu akan meminta pertimbangan dan usul dari Baperjakat. Dinas memberikan usul dan
pertimbangan siapa yang terpilih sesuai aturan,” tambahnya.
Selain itu, Disdik juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kepala sekolah saat ini. Mulai dari penggunaan dana BOS di sekolah masing-masing, manajemen sekolah, hingga bagaimana cara menyelesaikan persoalan.
“Pasti akan dievaluasi semua. Bagaimana kinerjanya. Karena ada sejumlah laporan yang masuk terkait kinerja yang buruk,” tambahnya.
Dia juga menekankan, tidak mutlak pelaksana tugas kepala sekolah yang mengisi kekosongan pimpinan di sekolah akan diangkat sebagai kepsek defintif. Selain itu, akan ada mutasi dan rotasi yang akan dilakukan. Semua nantinya akan tergantung hasil evaluasi kinerja masing-masing.
Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto memastikan evaluasi dan mutasi besar-besaran terhadap seluruh kepala sekolah bakal dilakukan. Namun agenda tersebut masuk dalam bagian akhir resetting setelah seluruh unsur pemerintahan, termasuk RT/RW selesai.
“Setelah unsur pemerintahan selesai, barulah giliran kepala sekolah yang akan diresetting,” kata Danny.
Dia mengatakan, resetting kepsek memang sudah harus dilakukan. Pasalnya, banyak kepala sekolah yang dinilai tidak bisa mendukung program Pemkot Makassar. Malah, kata Danny, dirinya mengantongi data kepala-kepala sekolah bermasalah. Termasuk yang menjelek-jelekkannya di media sosial.
“Kepsek sebagai pendidik, Dia menghina-hina di medsos. Kami sudah lacak itu semua. Ada sekitar 20 persen yang begitu, ” ungkap Danny.
Dihubungi terpisah, Ketua Komisi D DPRD Makassar Abdul Wahab Tahir berjanji akan mendorong secepatnya pemkot, dalam hal ini wali kota untuk segera menuntaskan persoalan penganngkatan kepsek dan mengisi kekosongan jabatan yang ada saat ini.
”Segera kita dan dorong dan minta dituntaskan oleh Pak Wali. Kami mendorong beliau untuk segera melakukan pembenahan dengan mengangkat kepsek yang tentunya memenuhui syarat sesuai undang-undang, yakni kepsek harus memiliki NUS dan pernah mengikuti seleksi cakep,” terang Wahab, Minggu (30/1).
Ketua Fraksi Golkar DPRD Makassar ini mengaku telah memberikan rekomendasi ke Disdik terkait plt yang sudah layak menduduki posisi kepsek. Apalagi selama beberapa tahun belakangan sudah dilakukan observasi guru maupun pejabat yang sudah layak menduduki posisi kepsek.
“Selama dua tahun lebih sebagai ketua komisi D, saya mendapat informasi dari Disdik Kota Makassar bahwa sudah banyak yang memenuhui syarat untuk diangkat menjadi kepsek definitif. Karena itu tidak perlu lagi mengangkat kepsek yang tidak memenuhui syarat,” tandasnya. (rhm-ita)