MAKASSAR, BKM–Pemilihan wakil bupati (wabup) di kabupaten Luwu Timur dikhawatirkan memiliki tensi yang tinggi.
Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur terus berupaya agar ada pemahaman sebelum dilakukan pembentukan panitia pemilihan (panlih) wakil bupati.
Ketua DPRD Luwu Timur, Aripin mengatakan jika pihaknya telah melakukan rapat dengan seluruh pimpinan fraksi dan telah disepakati jika masih akan melakukan konsultasi agar tidak terjadi kegaduhan.
“Kita akan melakukan konsultasi dulu dengan pakar hukum tata negara terkait tata cara pemilihan wakil bupati dan selanjutnya kita akan melakukan konsultasi ke kementerian dalam negeri,” kata Aripin.
Menurut Aripin, DPRD Luwu Timur berhati-hati dalam melakukan tahapan. Merujuk adanya proses permasalahan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT), dimana Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat melantik Erikos Emanuel Rede sebagai Wakil Bupati Ende, Kamis (27/1/2022), namun hanya berselang 24 Jam Mendagri membatalkan pelantikan tersebut.
“Jadi masih ada juga beberapa pasal yang ingin kita pertanyakan, jadi sampai saat ini kita belum membuka pendaftaran,” ujarnya.
Disinggung ada delapan partai pengusung pasangan Budiman pada pilbup 2020 lalu. Mulai dari Golkar, PDIP, Hanura, Gerindra, PAN, PKB, PBB dan PKB.
Aripin yang juga Ketua DPD II Golkar Luwu Timur ini menyebutkan semua partai berharap kadernya menjadi wakil bupati, tapi ada tata tertib yang menyatakan partai pengusung melalui fraksinya mengusulkan maksmial dua nama untuk di dorong ke DPRD.
“Jadi pendaftaran ini baru kita buka setelah konsultasi ke Kemendagri, sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat dengan tata cara pemilihan wakil bupati,”pungkas Aripin. (rif)
