MENGANTISIPASI merebaknya covid-19 di lingkungan sekolah, Pemkot Makassar melalui Dinas Pendidikan Kota Makassar akan membentuk dokter kelas.
Kepala Dinas pendidikan Makassar, Muhyiddin menyampaikan, dokter kelas tersebut akan memantau kondisi dan perkembangan peserta didik di masing-masing kelas.
Satu kelas terdiri dari dua dokter kelas. Mereka akan menyampaikan informasi ke Satgas Covid Makasar jika ada siswa yang mengalami gejala demam, batuk, atau sedang sakit.
“Wali kelas akan menunjuk dokter kelas dua orang di tiap kelas,” ucap Muhyiddin kepada Minggu (6/2).
Untuk terhubung dengan Satgas Covid, para dokter kelas tersebut akan diberikan nomor telepon pengaduan atau link yang bisa diakses untuk menyampaikan laporannya.
Nantinya, satgas covid akan menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemeriksaan kepada siswa bersangkutan.
Rencana tersebut kata Muhyiddin masih dalam tahap persiapan, setelah link pengaduan dirampungkan, pihaknya akan melakukan sosialisasi.
Sosialisasi tersebut dilakukan di sekolah-sekolah dengan melibatkan orangtua siswa.
“Akan ada pertemuan untuk penunjukan dokter kelas sekaligus menjelaskan tupoksi dari dokter kelas tersebut,” jelasnya.
Ia membeberkan, ada salah seorang siswa yang terkonfirmasi positif covid-19, tetapi penularannya tidak terjadi di sekolah.
Yang bersangkutan telah melakukan perjalanan bersama orangtuanya di Jakarta, dan terpapar sepulang dari sana.
“Jadi memang belum sempat ke sekolah, dia tidak tertular di sekolah, tetapi di tempat lain,” bebernya.
Selain itu, upaya yang dilakukan untuk mencegah penyebaran virus di lingkup sekolah, pihaknya akan melakukan pemeriksaan kesehatan massal kepada peserta didik.
“Kita masih tunggu kesiapan Dinas Kesehatan, nanti pemeriksaannya GeNose dibarengi PCR,” tuturnya.
Kendati penyebaran virus Corona sudah mulai meningkat, tetapi proses pembelajaran masih tetap sama, yakni pembelajaran tatap muka terbatas (PTM).
PTM SD dan SMP di Makassar dilakukan 100 persen dengan kapasitas 50 persen dalam kelas atau dilakukan per sesi.
Pemkot tidak bisa mengambil kebijakan PTM, sebab hal tersebut merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri sesuai dengan level PPKM masing-masing daerah.
“Kita kan masih level 2, jadi tidak ada perubahan tetap pada kebijakan lama,” terangnya.
Hal sama disampaikan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, ia menyampaikan, PTM menjadi kebijakan nasional.
Semua ditentukan berdasarkan nilai-nilai atau kondisi suatu wilayah.
“Itu kan ada semua nilai-nilainya, semua kan diukur, misalnya positif rate-nya, itu kan ada ukuran nasional. Jadi yang menentukan ppkm naik itu nasional, bukan kita,” kata Danny.
Pihaknya hanya bisa melakukan tracing sembari menegakkan 5 M.
Dikonfirmasi terpisah, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Imran Jausi, mengungkapkan telah menerima surat edaran
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) yang mengizinkan daerah di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 2. Khususnya melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan kapasitas 50 persen.
Namun saja, jelas Imran, pihaknya belum menindaklanjuti.
Pasalnya, kondisi di setiap daerah berbeda-beda, sehingga butuh penyesuaian.
“Sudah kita terima hanya memang belum mau menindaklanjuti juga dengan surat edaran.Artinya biasa itukan teman-teman di cabang dinas juga sudah menunggu tapi kita melihat bahwa kondisi setiap daerah beda beda. Jadi saya melihat ini bahwa kembali pada PTM 50, level 2. Kami hanya berkoordinasi semua dengan cabang dinasi di sekolah-sekolah,” ungkapnya, Minggu (6/2).
Imran menambahkan, untuk evaluasi PTM saat ini tentunya akan dilakukan langkah antisipasi, mengingat saat ini kasus covid-19 di Sulsel mulai naik.
“Evaluasi kemarin kan waktu awal-awal tidak ada masalah, sekarang mulai lagi dengan ancaman gelombang ketiga, tentu nya yang evaluasi ini adalah menyiapkan langkah antisipasi karena baru mau masuk. Seperti pada saat kemarin gelombang kedua aman, makanya jalan seperti sekarang ini normal (PTM). Jadi ketika masuk gelombang ketiga mulai ramai, langkah yang dilakukam adalah antisipasi,” tutupnya.(rhm-jun)