ABDUL Wahab Tahir sudah tiga periode duduk sebagai wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. Kondisi rakyat di kota ini telah banyak diketahuinya. Khususnya yang terkait bidang pendidikan.
DIAKUI, dalam dua tahun terakhir kualitas dan mutu pendidikan di Makassar dikategorikan memprihatinkan. Hal itu disebabkan oleh pandemi covid-19 yang mengharuskan pembelajaran dilakukan secara daring.
“Selama pelaksanaan audit kemarin, dua tahun terakhir ini selama saya di DPRD Makassar, kita mendapati soal pendidikan betul-betul sangat memprihatinkan. Kita dikagetkan dengan hasil audit bahwa kualitas pendidikan kita hampir jauh dan sama dengan kabupaten,” ujar Wahab dalam wawancara untuk kanal Youtube Berita Kota Makassar di kantor DPD Golkar Makassar, Jalan Lasinrang, Jumat (4/2).
Untuk itu, lanjut legislator Fraksi Golkar DPRD Makassar ini, dewan tengah mendorong untuk terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sekolah tatap muka yang tengah dilaksanakan pemerintah dalam rangka memperbaiki mutu pendidikan. Salah satunya dengan vaksinasi bagi pelajar guna menekan angka penyebaran dan penularan covid-19.
”Ini kan kita masih dalam situasi menghadapi virus yang terus bereinkarnasi. Kalau kita mau bicara soal mutu pendidikan dengan standar pendidikan daring atau online tadi itu, mutu pendidikan kita pasti turun. Kita sebagai orang tua harus punya peran lebih untuk membantu, karena kualifikasi guru dalam mendidik lewat online tidak bisa terlalu maksimal,” katanya.
Sehingga menurutnya, solusi yang ditawarkan DPRD Kota Makassar, khususnya di komisi D terkait munculnya varian baru omicron, yakni pemerintah diminta bekerja dengan baik sesuai regulasi yang ada dan menyiapkan apabila terjadi keadaan darurat. Harus dicari model pembelajaran daring yang mampu memacu anak-anak untuk belajar, serta mendorong banyak orang tua bisa mendampingi putra putrinya.
“Tentu dalam PTM (pembelajaran tatap muka) ini pemerintah harus mengedepankan keselamatan. Namun pendidik dituntut untuk semakin kreatif. Tapi perlu diingat, dalam sejarah periode ini untuk pertama kalinya anggaran pendidikan 2022 tembus Rp1 triliun. Maka kelewatan kalau kemudian mutu pendidikan kita masih jauh lebih buruk dari 2021. Karena itu kita dorong banyak mengarahkan ke pendidikan moral,” jelasnya.
Apalagi tidak bisa dipungkiri bahwa banyak kejadian siswa memukul guru dan sebaliknya, sebagai efek dari perkembangan teknologi yang cepat, di mana siswa tidak lagi belajar tentang pendidikan moral. “Sehingga kita semua meminta kepada pemerintah dalam peningkatan kualitas melahirkan siswa yang hebat dengan budi pekerti dan moral. Bayangkan kalau anak-anak kita kemudian dia sangat pintar, tapi dalam pengelolaan bangsa dan negara tidak punya moral, mau jadi apa,” cetusnya.
Selain itu, ia juga akan meminta sekolah agar dalam penerimaan siswa baru harus menerapakan perda Baca Tulis Alquran. Selain itu, ke depan Komisi D DPRD Makassar juga akan memperjuangkan nasib guru tenaga honorer di Makassar dengan menambah kuota penerimaan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). (ita)