MAKALE, BKM.COM–Pimpinan DPRD Tana Toraja, Selasa (8/2), menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan sekda, asisten pemerintahan, kadis pendidikan, BPKSDM, inspektorat, kabag pemerintahan umum, dan kabag hukum, dan tim perifikasi TKD, bahas tiga point aspirasi diterima dewan dari masyarakat.
Selain mutasi kepala sekolah (Kepsek) sebelumnya, juga nasib tenaga kontrak daerah (TKD) tahun 2022, dan surat keputusan (SK) kepala lingkungan, RT, serta Hansip.
Ketua DPRD Tana Toraja,Welem Sambolangi, usai RDP kepada awak media katakan mutasi itu hal biasa bagi aparatur sipil negara (ASN), dan rotasi konsekwensi jabatan, apalagi kalau proses penjenjangan. Meski begitu aspirasi diserap anggota dewan wajib hukumnya ditindaklanjuti, dengan tetap mengikuti protap dan aturan, serta regulasi lainnya.
Lanjut Welem, mutasi itu menjadi
kewenangan Bupati jadikanlah moment menyejukkan bagi masyarakat. Jangan terkesan ada kesewenangan, apalagi pasrah dengan keadaan dan kondisi yang ada.
Permendagri No 40 tahun 2021 wajib menjadi acuan mutasi Kepala Sekolah, sehingga keresahan dan kisruh mutasi otomatis terjawab. Hasil RDP hari ini Kadisdik Tana Toraja segera laporkan ke Bupati setelah dilakukan inventarisir dan pendataan (Mapping), sehingga kebutuhan guru disekolah merata sesuai kompetensi dimiliki tingkatkan kualitas dan mutu pendidikan.
Sambung Welem, nasib tenaga kontrak daerah (TKD) tahun 2022 bupati didesak segera keluarkan Surat Keputusan (SK), tanpa mengabaikan rekomendasi pimpinan OPD didasari analisa jabatan.
Apalagi aturan baru tahun 2023 sudah tidak ada lagi TKD, kecuali ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang (PPPK).
Demikian pula nasib para Kepala Lingkungan, Ketua Rukun Tangga (RT), dan Hansip, di 47 kelurahan di Tana Toraja, Pemda didesak lakukan sosialisasi memastikan status, masihkah dibutuhkan tenaganya melayani masyarakat.
Welem tidak menimpali kalau RDP kali ini adalah klarifikasi dan tindaklanjut RDP komisi satu sebelumnya (agus).