MAKASSAR, BKM–Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Haidar Madjid mengungkapkan bahwa ada fenomena menarik di Kecamatan Manggala. Fenomena tersebut sangat menjanjikan untuk warga dan pemerintah.
“Fenomena di Kecamatan Manggala yang saya maksud adalah Waduk Borong Antang. Secara tekhnis, waduk itu dibuat agar bisa meminimalisir terjadinya banjir. Tetapi, belakangan fungsinya tidak hanya itu. Warga mulai memanfaatkan instrumen itu dengan menjadikan area smart dan bahagia,”ujar Haidar Madjid saat menggelar reses untuk masa sidang II Tahun 2021-2022 di Baruga Anging Mammiri, BP PAUD dan Dikmas Sulsel, Jalan Adhyaksa, Minggu (6/2).
Menurut HM–akronim dari Haidar Madjid ini, selain sebagai area berolahraga, Waduk Borong Antang ini bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan. Menggenjot ekonomi warga, khususnya di suasana pandemi ini.
“Saya melihat di sekitar jembatan waduk mulai ada roda perekonomian yang menggeliat. Ada warga yang mulai berdagang, jual ikan, jualan cacing dan kuliner khas lainnya. Sekarang tugas pemerintah bagaimana supaya roda perekonomian itu bisa terus berputar,” jelasnya.
Haidar pun berhasrat menjadikan Waduk Borong Antang tersebut sebagai ikon baru Makassar. Dengan hadirnya ikon baru tersebut, tentu saja perekonomian masyarakat di sekitar waduk akan meningkat. Mulai dari usaha kuliner, kerajinan, dan lainnya, akan tumbuh signifikan seiring dengan banyaknya pengunjung.
“Waduk ini bisa multifungsi pada akhirnya. Bukan hanya tempat penampungan air, tapi bisa menjadi destinasi wisata. Bisa menjadi ikon baru Kota Makassar,”katanya.
Sebelumnya, HM juga menggelar reses di Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang.
Pelaksanaan reses ini tetap mematuhi protokol kesehatan. Di mana, seluruh peserta wajib mengenakan masker dan menjaga jarak.
Dihadapan Sekretaris Kecamatan Panakkukang Abdul Muis sejumlah tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan HM yang juga Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulsel ini mengingatkan bahwa pemerintah itu tidak mudah untuk mewujudkan sebuah harapan. Ada fase dan pertimbangan. Salah satunya dalam hal anggaran.
“APBD Sulsel itu Rp10 triliun lebih. Tetapi itu dipecah ke 24 kabupaten/kota, ke kecamatan, ke desa/kelurahan, hingga RT/RW,” tandasnya.
Lebih jauh, HM yang juga anggota Komisi E ini mengatakan ketika menjadi unsur pimpinan komisi di DPRD Kota Makassar, dia memperjuangkan Kecamatan Biringkanaya menjadi etalse kota. “Nah, saya duduk di DPRD Sulsel, saya ingin menjadikan empat kecamatan sebagai etalase Kota Makassar. Khususnya, fokus pada infrastruktur,” ujarnya.
Keempat kecamatan dimaksud, yakni Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, dan Kecamatan Panakkukang. “Perjuangan saya sebagai anggota DPRD Sulsel, kadang tidak kasat mata. Karena ada sebagian program kegiatan tidak bisa dikerjakan oleh pemprov. Ini lah yang saya perjuangkan bagaimana pemprov bisa juga menyasar lorong di Kota Makassar,” pungkasnya. (rif)