TAKALAR, BKM–Legislator Partai Golkar Sulsel Fachruddin Rangga kembali melanjutankan kegiatan resesnya di Kelurahan Takalar Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar, Senin (7/2).
Reses masa sidang kedua Tahun Anggaran 2021/2022, Rangga mengambil lokasi di wilayah berbatasan daerah pesisir Kecamatan Mappakasunggu, walau tetap mengharapkan agar masyarakat wilayah tersebut dapat menggunakan kesempatan dan mengambil bagian dalam dialog serta tanya jawab agar dengan mudah menyalurkan aspirasi dan memberi masukan.
Selaku anggota DPRD Sulsel, Rangga sudah menjalankan masa periode untuk kedua kalinya mengatakan bila masa reses adalah kesempatan besar dan sangat tepat untuk menyampaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan yang dialami di wilayah masing masing karena dengan demikian aspirasi akan tersalurkan dan diteruskan dalam masa masa persidangan dan pembahasan anggaran di DPRD, “Masyarakat boleh dengan leluasa berbicara dan mengungkapkan keresahan nya dalam reses seperti ini,”pinta Rangga.
Anggota DPRD Sulsel dari dapil Gowa – Takalar menjelaskan bila pertemuan terbuka seperti ini merupakan wadah untuk mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat sehingga apapun kondisi yang terjadi dan dialami wajib disampaikan, “Oleh karenanya kenapa reses ini sangat penting untuk di hadiri, karena wadah ini kita dapat lebih mudah mendapatkan informasi dan masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Turut hadir dalam reses beberapa kepala lingkungan Kelurahan Takalar yang turut menyemaklati warganya yang hadir dalam kegiatan reses ini,”jelas Rangga.
Beberapa tokoh masyarakat melontarkan pernyataan diantaranya Daeng Gassing, Daeng Lewa, Daeng Tuppu serta seorang tokoh perempuan Daeng Tanang yang mengharapkan adanya prioritas kebutuhan bantuan perbaikan jalan, saluran, normalisasi sungai, hewan ternak, sarana dan prasarana perikanan diantaranya berbagai alat tangkap, mesin kapal serta kebutuhan nelayan lainnya terutama yang bermukim di kepulauan.
Masyarakat juga sangat mengharapkan pemerintah provinsi dapat memberi perhatian dan kelonggaran terhadap infrastruktur yang ada di kelurahan dan desa karena banyak yang sudah dalam kondisi memprihatinkan sementara anggaran yang ada tidak cukup untuk mengatasinya.
Untuk itu, warga berharap ada bantuan penganggaran dari Pemprov Sulsel, baik yang bersifat belanja hibah maupun bentuk belanja lain. (rif)