MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, sudah mewanti-wanti seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkot Makassar untuk melakukan lelang atau tender dini terhadap seluruh kegiatan yang diprogramkan.
Untuk itu, seluruh dokumen lelang sudah harus dipersiapkan agar mekanisme lelangnya tidak ada yang terhambat.
Sedianya lelang dini diharapkan bisa dilakukan akhir Desember lalu. Namun sayang, karena posisi sejumlah pejabat eselon III masih banyak yang lowong, rencana itu molor hingga saat ini. Akibatnya, lelang dini yang diharapkan terancam tak bisa dilaksanakan.
Hingga kini, tak satu pun paket program muncul di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Makassar.
Pengamat Pemerintahan dan Tata Kelola Keuangan Negara Universitas Patria Artha Makassar, Bastian Lubis mengemukakan, molornya lelang tender akan berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat.
“Kalau mau percepatan penyerapan anggaran yah dilelang, disebar ke masyarakat, itu merupakan proses perputaran ekonomi di wilayah bersangkutan,” ucapnya.
Dia menambahkan, umumnya proyek infrastruktur berproses minimal delapan hingga sepuluh bulan, kecuali dengan tahun jamak (multiyears).
Belum lagi, proses tender sebelum pengerjaan fisik memakan waktu 45 hari.
Umpamanya, jika paket dilelang pada akhir Februari atau awal Maret mendatang, proses lelangnya bakal selesai pada April mendatang.
Dengan begitu, pengerjaan fisiknya bakal susah mengejar target perampungan hingga berakhirnya masa anggaran.
Apalagi jika lelang baru dieksekusi pada Juni hingga Agustus, kemungkinan besar akan banyak sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun ini.
Seharusnya, jika anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sudah disahkan pada akhir tahun, lelang proyek sudah bisa dieksekusi saat itu juga.
“Nanti realisasinya di Januari atau Februari, ini yang kita khawatirkan kalau dilelang bulan Juni, Agustus, itu sudah tidak efektif lagi,” katanya.
Ia menilai, Pemkot Makassar nampaknya lebih suka menyimpan uang dibanding menggunakan uang agar bermanfaat bagi masyarakat.
Alasan Pemkot Makassar menunda lelang proyek karena belum rampungnya struktur birokrasi juga dinilai tak rasional.
Karena itu, lambannya pergerakan Pemkot bisa mengulang kembali pengalaman sama di tahun sebelumnya.Dimana Pemkot menyisakan Silpa sangat besar, hampir Rp800 miliar di 2021. (rhm)