BULUKUMBA, BKM — Bupati Bulukumba, Muchtar Ali Yusuf menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di Kecamatan Ujungloe, Selasa (15/2).
Kades Balong Irsan Arif menyampaikan terima kasih kepada Andi Utta yang pada akhir tahun lalu telah membantu menormalisasi aliran sungai menuju bendungan Balangtikeke yang mengairi sawah di tiga desa, yaitu Balong, Garanta dan Manjalling.
“Mewakili masyarakat dan pemerintah desa, kami sangat berterima kasih kepada Bupati yang telah membantu memperbaiki hulu irigasi Balangtikeke yang menjadi urat nadi kebutuhan pertanian di tiga desa,” ujar Irsan.
Menurut Irsan, pengairan sawah di tiga desa untuk sementara sudah terpenuhi dan diharapkan bisa bertahan sampai program pemerintah bisa melaksanakan rencana pembangunan bendungan tersebut secara permanen.
“Kami berharap pembangunan bendungan ini tetap menjadi perhatian dari pemerintah dan DPRD sebagai program prioritas,” pintanya.
Meski tidak diprogramkan di APBD, namun Andi Utta mengaku saat itu langsung bergerak cepat menurunkan alat berat untuk memperbaiki saluran bendungan. Karena sifatnya mendesak Bupati Andi Utta memerintahkan Dinas PUTR untuk segera melakukan upaya normalisasi aliran sungai dan dibantu secara swadaya oleh masyarakat setempat dengan biaya dari “Langit”
“Semua tahu ini (perbaikan bendungan) tanpa APBD, biayanya dari ‘langit’,” kata Andi Utta disambut aplaus dan ketawa oleh para hadirin karena langsung memahami maksud dari ucapan tersebut.
Anggota DPRD Bulukumba Fahidin menyampaikan secara filsofis bahwa sesungguhnya perencanaan itu adalah susunan sistematik sebagai upaya pemerintah daerah untuk membuat suatu rencana-rencana di masa yang akan datang.
Pembangunan kata Fahidin harus direncanakan agar aspek-aspek kehidupan masyarakat bisa terpenuhi melalui sekumpulan kebijakan pemerintah daerah yang lahir dari teknokrasi, politik, partisipasi, top down dan bottom up.
Fahidin mengapresiasi kehadiran Bupati Bulukumba di Musrebang, sebagai upaya menyerap secara langsung aspirasi dari bawah atau bottom up.
“Meski bagus strukturnya, namun jika dalam APBD itu aspirasi masyarakat masih minim, maka itu juga dianggap tidak berpihak kepada publik,” imbuh Fahidin.
(min/C)