MAKASSAR, BKM– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar dari Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Irmawati Sila menegaskan, jika kota Makassar belum masuk sebagai kota ramah perubahan iklim. Alhasil, sejumlah persoalan lingkungan hidup, seperti banjir, sampah, dan limbah B3 jadi masalah menahun.
“Seperti sekarang ini baru satu hari diguyur hujan, genangan dimana-mana, nah sekarag sudah banjiir disebagian. Ada banyak tugas Pemerintah Kota Makassar untuk sampai mengatasi itu. Bahkan izin Amdal yang diberikan pemerintah kota kurang ketat pengawasan,” ungkapnya di ruaang Banggar, Selasa (22/2).
Lanjut Legislator Fraksi Hanura Makassar ini bahwa, pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu yang paling tebal namun juga berpotensi melahirkan paling banyak pelanggaran. Untuk menciptakan kota yang ramah perubahan iklim harus dimulai dari ketaatan pada regulasi.
“Persoalan banjir ini dulu deh yang sekarang ini mulai dirasakan, masa kita biarkan tiap tahun ini dirasakan masyarakat kita. Kasian setiap tahun yang tidak menentu juga kapan mereka mengungsi lagi,” ujarnya.
Sedangkan itu, anggota DPRD Makassar, Yeni Rahman, juga menuturkan, pengelolaan limbah B3 yang belum berjalan maksimal. Belum ada gebrakan dari pemerintah kota untuk memisahkan sampah medis, seperti masker. Sehingga menjadi persoalan baru di Kota Makassar.
“Bukan hanya soal banjir tapi sekarang ini pemerintah perlu tahu atau tidak mau tahu bahwa sampah organik mendominasi sampah di TPA yakni 56 persen per hari,” ucapnya.
Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Aryati Puspasari Abadi, menuturkan, bencana yang muncul di Kota Makassar merupakan akumulasi dari kebijakan sebelumnya.
“Kalau tidak perhatikan dampak lingkungannya maka akan seperti bola es. Banjir yang kita alami bukan seketika namun ada kegiatan sebelumnya yang terakumulasi sampai saat ini,”tuturnya. (ita)