MAMUJU, BKM — Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar didampingi Asisten III Bidang Administrasi dan Umum, Djamil Barambangi melakukan rapat pembahasan terkait Pulau Balabalakang Kabupaten Mamuju yang digugat oleh Provinsi Kaltim ke Kemendagri. Rapat digelar di Kantor Merah Putih Gubernur Sulbar, Rabu (23/2).
Secara administratif Provinsi Sulawesi Barat khususnya Kabupaten Mamuju telah menghadirkan Kantor Kecamatan di Kepulauan Balabalakang, begitu juga penentuan batas wilayah Sulbar sudah sangat jelas titik koordinatnya, sehingga tidak akan tinggal diam jika ada pihak yabg mengklaim wilayah Sulbar atau menerobos batas wilayah yang sudah ditetapkan.
“Pemprov Sulbar telah membentuk tim yang saat ini telah menghadap ke pemerintah pusat yaitu DPR RI, Kemendagri, Kemenpolhukam,” kita tunggu hasilnya,” tandas Ali Baal
Pemprov Sulbar juga telah membuat Perda pembangunan kepulauan bala-alakang dimulai dari kabupaten hingga provinsi, hal itu menunjukkan dari segi data dan dokumen Kepulauan Bala-balakang memang sudah sangat jelas milik Sulbar .
Terkait kepedulian Pemprov Sulbar terhadap balabalakang, Ia menyampaikan bahwa bertahap dilakukan intervensi mengingat wilayah yang masuk dalam Kecamatan Mamuju itu merupakan wilayah konservasi sehingga beberapa intervensi didorong melalui APBN. Salah satunya pembangunan dermaga tiga pulau, penyaluaran bantuan jaringan internet, membangun rumah singgah warga Balabalakang di Mamuju. (zul/C)