MAKASSAR, BKM– Di kota Makassar keberadaan rumah susun sewa (rusunawa) terbilang sangat membantu masyarakat yang kurang mampu. Hanya saja, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mempertanyakan laporan pendataan ulang penghuni di tiga rusunawa di Panambungan, Lette dan Daya.
Menurut anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, berbagai masalah terkait penghuni yang ada di tiga rusunawa masih sering terdengar.
“Banyak aturan yang telah dilanggar oleh penghuni rusunawa, seperti siapa saja yang boleh tinggal di lokasi tersebut. Olehnya itu, kita minta data-data para penghuni di rusunawa tersebut. Pengelola juga harus tegas jalankan aturan, kalau penghuninya tidak sesuai dengan data awal, KTP dan KK, langsung diusir saja,” ungkapnya, Selasa (1/3).
Lanjut legislator Fraksi Nasdem DPRD Makassar ini bahwa, rusunawa dibuat agar warga paham akan hak dan tanggungjawab masing-masing. Mulai dari warga yang bermukim di rumah susun sendiri hingga warga wilayah sekitar.
“Tidak ada yang paham ini para penghuni rumah susun, termasuk pengelolanya. Padahal rumah susun untuk meminimalisir segala bentuk permasalahan yang kerap timbul di tengah masyarakat khususnya yang sulit mendapatkan tempat tinggal,”ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Makassar, Muchlis Misbah, juga mengaku, sudah mendorong pemerintah kota Makassar untuk mengembangkan pemukiman rusun dengan daya tampung dan kapasitas yang cukup besar dalam rangka mengurangi pemukiman kumuh di Makassar.
“Rusunawa bisa dikembangkan lebih luas lagi, agar warga yang masih menetap di pemukiman kumuh bisa di relokasi ke rusunawa,” jelasnya.
Apalagi sampai saat ini masih ada para penghuni rusun adalah orang-orang yang tidak berhak tinggal di area tersebut. Adanya ketidaksesuaian data awal penghuni rusunawa masih terus berlanjut hingga saat ini. “Coba saja buktikan, pasti masih ada yang tidak layak tinggal disitu tapi disewakan ke orang lain,” ucapnya. (ita)