TAKALAR, BKM — Carut marutnya proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di sejumlah kecamatan di Kabupaten Takalar, membuat Ketua DPRD Takalar, Muhammad Darwis Sijaya, angkat bicara.
Muhammad Darwis Sijaya meminta kepada pihak Polres Takalar untuk segera melakukan pengusutan dugaan penyelewangan bantuan pangan non tunai yang diperuntukkan masyarakat miskin.
”Saya tegaskan sekali lagi, polisi harus serius mengusut perkara ini, dan segera melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait agar perkara ini terang benderang,” kata Ketua DPRD Takalar, Muhammad Darwis Sijaya, Selasa (1/3).
Ia juga mengaku, banyak warga penerima Bansos BPNT mengeluhkan bantuan pangan yang mereka terima tidak sesuai dengan Peraturan Umum (Perum) BPNT tahun anggaran 2022.
”Banyak masyarakat yang mengadu ke saya secara pribadi kalau bantuan yang mereka terima tidak sesuai yang dia harapkan. Kasihan masyarakat kalau haknya dirampas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” ungkap Muhammad Darwis Sijaya.
Diketahui, penyaluran BPNT kepada masyarakat pra sejahtera berupa uang tunai sebesar Rp600 ribu per KK. Kemudian uang tersebut dibelanjakan pada tiga item yang telah disiapkan agen, yakni beras, telur, dan sayur mayur. (ira/c)
