MAKASSAR, BKM — Fakta yang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Maluku, sebaran guru masih jauh dari harapan. Kelangkaan dan ketidakmerataan guru yang turut dipicu lambatnya kebijakan rekruitmen guru serta rendahnya partisipasi masyarakat menyebabkan Kabupaten SBT mengalami krisis pendidikan yang luar biasa.
Untuk mengatasi kesenjangan itu, Bupati SBT Abdullah Vanath mengambil langkah diskresi, seperti mengadopsi program Sarjana Mengajar di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T), program Multi Grade Teaching, Mobile Teacher, Alih Fungsi/Alih Jenis Guru, Mutasi Guru, dan Pengkaryaan Guru Pensiun.
Kebijakan diskresi yang ditempuh Bupati SBT mendorong Amir Faisal Kotarumalos untuk menganalisis dalam kajian riset disertasi dengan judul Diskresi dalam Kebijakan Pengadaan dan Pemerataan Guru di Kabupaten Seram Bagian Timur. Ia mempertahankannya di depan tim penguji pada sidang ujian promosi doktor untuk meraih gelar doktor dalam bidang ilmu Administrasi Publik pada Program Pascasarjana (PPs) Universitas Negeri Makassar (UNM), Rabu, 2 Maret 2022 melalui daring menggunakan aplikasi zoom meeting.
Sidang ujian promosi doktor dipimpin ketua Prof. Dr. Anshari, M.Hum., yang beranggotakan Prof.Dr. Haedar Akib,M.Si., Prof. Dr. Ir. Jasruddin,M.Si., Prof. Dr. Rifdan,M.Si., Prof. Dr. Andi Ikhsan,M.Kes., Prof. Dr. Manan Sailan, M.Hum., dan Prof. Dr. Imran Ismail,M.Si.
Temuan riset dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon ini menunjukkan, pertama, penentuan kebijakan diskresi tenaga guru pada dimensi melakukan tindakan mengatasi masalah pendidikan sangat baik, mengatasi kesulitan guru menjalankan tugas sangat baik, dan penerapan prosedur pelayanan berdasarkan peraturan/juklak dalam kondisi baik.
Kedua, beberapa faktor pendukung, seperti ekonomi, partisipasi, komunikasi, dan sumber daya. Sementara, faktor politik dianggap sebagai penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan diskresi.
Ketiga, strategi implementasi kebijakan diskresi, seperti program SM3T sangat optimal; regrouping school, multi grade teaching, mobile teacher, alih jenjang/fungsi/jenis guru belum optimal. Pemindahan guru dari tugas struktural, program TNI mengajar, pengkaryaan guru pensiun, dan guru mengajar lebih dari satu mata pelajaran telah optimal.
Seusai menjawab pertanyaan, sanggahan, dan klarifikasi dari tim penguji, Amir Faisal Kotarumalos dinyatakan lulus dengan memeroleh IPK 3,92 atau predikat kelulusan sangat memuaskan. Ia tercatat sebagai alumni ke-1037 PPs dan ke-371 Ilmu Administrasi Publik. Nilai ujian promosi yang diperoleh adalah A.
Terkait raihan doktor dosen FISIP Unpatti Ambon ini, Ketua Prodi S-3 Ilmu Administrasi Publik menyatakan salut dan memberi apresiasi. Sebab, kegigihan dan keuletannya untuk menyelesaikan pendidikan doktor sangatlah tinggi. Ini patut diacungi jempol bagaimana seorang calon doktor tidak pernah putus asa untuk menggapai harapannya.
“Pak Amir selama mengikuti pendidikan doktor mengalami banyak cobaan, di antaranya sakit berat dan juga ditinggal pergi almarhumah ibunya. Namun, cobaan itu tidak membuatnya patah semangat. Dia sanggup menyelesaikan disertasi dan hasilnya dapat disaksikan secara bersama,” puji Prof Rifdan yang juga alumni Program S-2 Ketahanan Nasional UGM Jogjakarta. (rls)
