UPAYA pemerataan pembangunan di segala bidang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur (Lutim). Tak ada lagi alokasi anggaran berbeda antara satu desa dengan desa lainnya. Desa yang dekat dengan kota, dan desa di wilayah perbatasan mendapat kucuran dana dengan jumlah sama.
PANDEMI covid-19 kini berangsur melandai. Tak terkecuali di Luwu Timur. Aktivitas kantor para pegawai sebelumnya hanya 50 persen, kini berangsur pulih. Seluruhnya kini masuk bekerja di kantor masing-masing.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Lutim Hamris Darwis, menyebut bahwa pandemi telah membuat daerahnya termotivasi untuk melahirkan kolaborasi serta inovasi. ”Di tahun 2022 yang sudah memasuki bulan ketiga, ada beberapa program strategis yang mulai dilaksanakan. Di antaranya program satu miliar satu desa. Satu pasien satu kamar di rumah sakit. Ada juga program rumah sakit dalam genggaman,” terang Hamris ketika menjadi tamu siniar (podcast) untuk kanal Youtube Berita Kota Makassar, Selasa (8/3). Sebelumnya, Hamris bersama beberapa orang stafnya bertemu dengan Direktur BKM Dr Mustawa Nur.
Dalam penjelasannya, Hamris menerangkan bahwa dana Rp1 miliar untuk satu desa itu dialokasikan dari Bantua Keuangan Khusus (BKK). Salah satu fungsinya adalah pemerataan pembangunan, sehingga tidak ada lagi desa yang tak mendapatkan porsi.
Hamris menyebut, di Luwu Timur terdapat 124 desa dan tiga kelurahan, yang tersebar pada 11 kecamatan. Desa dan kelurahan tersebut dibiayai untuk infrastruktur fisik dan kegiatan lainnya. Ada perda dan perbup yang mengaturnya.
”Selain kegiatan fisik infrastruktur, dana BKK juga bisa digunakan untuk kegiatan sosial desa. Seperti pembinaan pemuda. Juga untuk kesehatan dan keagamaan,” jelas Hamris.
Untuk bidang keagamaan, diprogramkan akan lahir satu tahfids dari satu desa. BKK juga dapat dimanfaatkan membangun fasilitas publik untuk internet di desa. Termasuk untuk membangun drainase, lapangan sepak bola, serta menggaji imam dan guru desa.
”Jika diakumulasikan secara keseluruhan, ada Rp3 miliar uang yang bereda di desa. Karena selain BKK yang merupakan dana simultas dari pemkab, ada juga DAK (Dana Alokasi Khusus) yang dikucurkan,” ungkap Hamris.
Apakah pengalokasiannya tidak akan menyebabkan tumpang tindih penggunaannya? Hamris optimistis hal itu tak terjadi. Sebab pihaknya sudah berbicara dengan pihak kejaksaan serta kepolisian guna mencegah dan menghindari anggaran tidak dialokasikan tak sesuai peruntukannya.
”Selama ini usulan di musrembang tidak semuanya bisa diakomodir. Dengan adanya BKK, masyarakat bisa melaksanakan pembangunan di daerahnya masing-masing sesuai anggaran yang dialokasikan,” terangnya.
Program lainnya adalah satu kamar satu pasien. Hamris menyebut ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Sulsel. Melalui program ini pula, pasien yang sudah dinyatakan sembuh, menjadi kewajiban rumah sakit untuk mengantarnya pulang sampai di rumah.
”Dengan program ini kita berharap Lutim bisa menjadi pusat layanan kesehatan di kawasan timur Sulsel. Kawasannya lebih holistik dan bisa mendatangkan nilai ekonomi yang cukup tinggi,” imbuhnya.
Terkait sarana dan fasilitas pendukung, Hamris menegaskan sudah diperhitungkan secara matang. Khususnya kesiapan kamar yang siap menampung pasien.
Selain itu, ada juga program Rumah Sakit Lagaligo dalam genggaman. Lewat aplikasi, masyarakat bisa melakukan reservasi dan bertanya ke dokter. Program ini telah dilaunching di awal tahun ini.
Di bidang pendidikan, Pemkab Lutim mengalokasikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan yang tidak mampu.
Di sektor telekomunikasi, Hamris berharap program Tower Merah Putih dari Kementerian Kominfo bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat Lutim dan meminimalisir daerah yang belum terjangkau. Saat ini terdapat 154 tower untuk jaringan selular dan internet.
Di bidang olahraga, pembangunan Stadion Malili yang sempat berhenti, akan dilanjutkan. Mantan Kadis Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Lutim ini berharap Stadion Malili bisa menjadi yang terbaik di Sulsel. Ada pula pembangunan Islamic centre. Pembebasan lahan dan desainnya sudah selesai.
Takeover bandara Sorowako oleh Pemprov Sulsel, diharapkan bisa lebih memudahkan aksesibilitas wisatawan untuk berkunjung ke Lutim. Sebab waktu tempuh yang berkisar 10 jam dari Makassar menjadi kendala pengembangan pariwisata.
”Dengan digunakannya bandara Sorowako untuk umum, waktu tempuh dari Makassar ke Lutim bisa ditempuh hanya 45 menit,” tandasnya. (*/rus)