MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menggelar rapat dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), Selasa (8/3). Yang dibahas adalah persoalan Laskar Pelangi yang menuai protes pascadiumumkan.
Dalam rapat yang berlangsung secara virtual tersebut, Danny memberikan ruang bagi kepala OPD untuk menyampaikan keluhannya. Rata-rata, kata Danny, keluhan OPD adalah mereka tidak merasa dilibatkan dalam pengumuman kelulusan Laskar Pelangi tersebut. Padahal, yang paling tahu kebutuhan dan orang-orang seperti apa yang harus direkrut adalah OPD.
Namun Danny tidak ingin menyalahkan sepenuhnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Karena apa yang dilakukan murni mengacu pada penilaian lewat aplikasi komputer.
“Padahal ada sebenarnya hal yang di luar aplikasi. Misalnya loyalitas dan kinerja. Mestinya tanya OPD dong. Bahwa yang mana yang baik, mana tidak. Ternyata penilaian OPD ini tidak jadi pertimbangan oleh BKPSDM. Sehingga straight to the point sesuai aplikasi. Mengacu pada passing grade,” kata Danny usai mengikuti rapat di kediaman pribadinya, Jalan Amirullah, Selasa (8/3).
Danny pun mengambil keputusan untuk menambah kuota Laskar Pelangi sebanyak 890 orang. Kuota itu nantinya diisi oleh tenaga teknis 24 jam, honorer K2 yang tidak lulus, tenaga kontrak yang sudah lama mengabdi, tenaga kebersihan, penggali kubur, hingga guru honorer, tenaga sopir dan sopir damkar.
Dia pun meminta seluruh OPD untuk mengajukan usulan penambahan tenaga Laskar Pelangi sesuai kebutuhan masing-masing. Selanjutnya, wali kota akan mengevaluasi sebelum menyetujui usulan yang diajukan.
“Jadi saya minta seluruh OPD untuk mengajukan usulannya. Paling lambat nanti sore (kemarin) sore, semua usulan sudah harus masuk. Tapi syaratnya, nama-nama yang diusulkan harus mengikuti seleksi atau tes Laskar Pelangi yang lalu,” kata Danny.
Sebelumnya, ada 12.000 tenaga Laskar Pelangi yang direkrut dari hasil seleksi. Nama-namanya sudah diumumkan pada Jumat sore pekan lalu.
Menurutnya, tidak ada persoalan dengan penambahan tersebut. Dari sisi penganggaran, dia menjamin Pemkot Makassar mampu menggaji 12.890 Laskar Pelangi. Karena sebenarnya, total jumlah tenaga kontrak yang dipekerjakan tahun lalu sebanyak 12.890 orang.
Awalnya, untuk efisiensi, Danny memang meminta BKD untuk merekrut hanya 12.000 tenaga saja. Namun dengan adanya persoalan ini, kuotanya terpaksa harus ditambah.
“Jadi soal anggaran untuk penggajian mereka tidak adaji masalah. Karena kan sebenarnya tahun lalu itu jumlah tenaga kontrak kita sebanyak 12.890. Namun saya minta Laskar Pelangi yang direkrut hanya 12.000 saja. Tapi ternyata banyak tenaga teknis 24 jam yang tidak terakomdir sehingga kita cukupkan lagi 12.890 orang,” tambah Danny.
Agar tidak ada persoalan lagi di kemudian hari, Danny meminta Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi dan Sekretaris Kota Makassar Muh Anshar untuk terlibat langsung dalam perekrutan susulan.
Ia juga meminta agar beberapa persoalan penempatan yang dikeluhkan sejumlah OPD diluruskan. Misalnya, ada tenaga Satpol PP yang lulus sebagai tenaga kependidikan padahal yang bersangkutan mengantongi ijazah paket A. Sebaliknya, ada juga dokter yang lulus di Satpol PP.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Makassar Aryati Puspasari Abadi berharap solusi yang ditawarkan wali kota bisa meredam kisruh yang terjadi beberapa hari terakhir. Karena akibat banyaknya tenaga kebersihan (pengangkut sampah) yang tidak lulus, aksi blokade jalan menuju TPA Tamangapa sempat dilakukan.
Keluhan juga dilontarkan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran. Puluhan sopir mobil damkar dinyatakan tidak lulus seleksi. Padahal tugas mereka tidak sembarang orang bisa melaksanakannya. “Solusi yang disampaikan Pak Wali bisa menyelesaikan persoalan yang ada,” katanya.
Kepala Dinas Pendidikan Makassar Muhyiddin Mustakim juga mengaku lega. Di berharap guru-guru honorer, khususnya yang sudah lama bekerja namun tidak lulus seleksi Laskar Pelangi bisa terakomodir nantinya.
“Masalahnya, kita sangat butuh tenaga guru. Itu seletah pengumuman, banyak kepala sekolah telepon saya mengadu soal ini,” tandas Muhyiddin. (rhm)