SEJUMLAH partai politik menyayangkan lambannya presiden melantik Andi Sudirman Sulaiman (ASS) sebagai gubernur Sulsel hingga melewati batas, yakni 5 Maret, sehingga dipastikan tanpa wakil gubernur (wagub). Kursi wagub Sulsel dipastikan kosong, membuat ASS akan bekerja tanpa pendamping hingga 18 bulan sisa masa jabatannya.
ASS akan menjadi pemimpin tunggal di Provinsi Sulsel yang meliputi 24 kabupaten/kota.
Saat pemilihan gubernur (pilgub) Sulsel 2018 lalu, ASS mendampingi Nurdin Abdullah yang kemudian tersandung kasus hukum.
Pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan) diusung tiga partai politik, masing-masing Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Ketiga partai pengusung sejak beberapa waktu lalu menyiapkan kadernya untuk menjadi wakil. Ada Andi Ansyari Mangkona dari PDIPI. PKS menyiapkan Amri Arsyid, Muzayyin Arif, dan Sri Rahmni. Sedangkan PAN menyiapkan Andi Muh Irfan AB, Andi Irwandi Natsir, dan Nurkanita Maruddani.
Lantas, apakah lambatnya pelantikan merupakan faktor yang disengaja agar tidak ada wagub?
Pengamat politik Dr Firdaus Muhammad, mengatakan kekosongan wagub tak bisa dipungkiri memang ada kesengajaan. Apalagi jika melihat waktu yang dinilainya cukup untuk menggodok pendamping.
“Bisa jadi ini ada unsur kesengajaan. Kan sudah tahu undang-undangnya, waktu luang. Apalagi kasus Nurdin Abdullah itu sudah lama,” ujar Firdaus Muhammad.
Firdaus menjelaskan bila kekosongan wagub Sulsel juga sarat akan kepentingan politik pada 2024 mendatang. Menurutnya, posisi wagub memang bisa berpotensi mengganggu Prof Andalan jika maju lagi di Pilgub Sulsel.
“Justru kesengajaan, karena Pak Gubernur bukan orang partai tertentu. Jadi kalau orang partai yang jadi wakilnya (wagub), dikhawatirkan lebih banyak manuvernya menuju 2024,” jelasnya.
Apalagi sudah menjadi rahasia umum bahwa kepala daerah dan wakilnya banyak yang pecah kongsi saat Pilkada untuk periode berikutnya. Firdaus memandang, situasi ini menjadi salah satu pertimbangan Andalan.
“Sehingga tidak berkonsentrasi mengurus pemerintahan dan malah merugikan dia (Andalan) jika maju 2024. Karena orang partai ini kan sarat kepentingan. Boleh jadi begitu. Ini kan cuma asumsi-asumsi dari kacamata politik,” jelas Firdaus yang juga Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.
Menurut Firdaus, waktu 18 bulan yang tersisa bisa menjadi panggung ASS untuk persiapan maju di pilgub 2024. Terlebih tak ada wagub yang mengganggu, jika tak sepemikiran.
Firdaus tak menampik, peran wagub di pemerintahan memang amat penting. Sehingga ia turut menyayangkan saat kursi wakil kepala daerah yang harus mengurus 24 kabupaten/kota mengalami kekosongan.
“Eloknya dalam pemerintahan ada gubernur dan wakil gubernur. Pak Gubernur sudah merasakan dia bekerja tanpa wakil. Karena kan dia gubernur merangkap wakil. Bagaimana mengatur waktu, konsentrasi,” terangnya.
Hal sama disampaikan pengamat politik Unhas Dr Andi Ali Armunanto. Menurutnya, kalau tidak ada wagub, maka kemungkinan besar ASS akan lebih susah dalam bekerja. “Sekarang Pak Gubernur ASS harus membuka diri,” ucapnya.
Dijelaskan bila orang politik itu harus punya jaringan, tandem yang kuat. Jangan mau bertarung sendiri.
“Saya rasa terlalu naif jika mau bertarung sendiri. Partai pengusung bisa saja berpikir untuk pilgub 2024. Dana kemungkinan partai akan ngambek dan mau lobi kemana lagi,” ucapnya.
Sehari sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif menyatakan bila pihak dewan tetap akan berkoordinasi dengan Kemendagri, apakah masih bisa mengajukan nama untuk posisi wagub atau tidak. “Kita butuh jawaban secara tertulis,” ujar Sekretaris DPW Nasdem Sulsel ini. (rif)