BARRU, BKM– Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Barru menjadi satu-satunya di Sulsel yang meraih predikat A se-Indonesia.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyerahkan hasil evaluasi pelayanan publik 2021 kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, di Jakarta baru-baru ini.
Kabupaten Barru dibawah kepemimpinan Suardi Saleh yang membangun menara kantor Bupati Barru berlantai tujuh dan menempatkan DPMPTSP. DPMPTSP Kabupaten Barru dinilai bersama 514 Unit Pelayanan Publik (UPP) dan mencapai prestasi dengan predikat A atau pelayanan prima, sebagai predikat tertinggi.
Bupati Barru Suardi Saleh menyampaikan rasa syukur atas capaian ini sebagai bagian dari kerja keras dan harapan bersama dengan hasil yang sangat membanggakan.
“Alhamdulillah, predikat A dari hasil penilaian nasional adalah hadiah utama untuk hari jadi Barru ke-62, kemudian ada pengumuman Menpan RB atas pelayanan prima DPMPTSP kita semoga menjadi semangat untuk terus berbuat, kita yakin, Barru Bisa lebih maju dan sejahtera jika semua sinergi berkolaborasi,” ungkap Suardi.
Indeks pelayanan publik pemerintah daerah secara keseluruhan, meraih nilai 3,58 yang juga kategori B (Baik), dari hasil lokus evaluasi mencapai 514 UPP (Unit Pelayanan Publik) yang terdiri dari DPMPTSP serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Indonesia.
Kepala DPMPTSP, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal, Syamsir yang selama ini menjadi leader sejak PTSP masih berupa kantor hingga menjadi dinas, menyampaikan intisari sukses atas prestasi ini.
“Kepercayaan dan Komitmen pimpinan serta kolaborasi semua stakeholder yang membuat kita bersemangat dan membuat satu lagi sejarah yang ditulis dengan tinta emas untuk mempertahankan masa depan Pelayanan Publik Barru, Alhamdulillah, Kategori A, satu-satunya di Sulsel,” urai Syamsir.
Syamsir menyebutkan jika hanya 44 DPMPTSP se-Indonesia yang diberi predikat A Pelayanan Prima, sehingga bersama jajarannya menambah semangat untuk terus meningkatkan kualitas layanan khususnya dalam Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.
Prestasi semakin istimewa sebab diketahui bahwa secara nasional, indeks pelayanan publik justru mengalami sedikit penurunan. Hasil evaluasi tahun lalu menunjukkan angka 3,79, turun dari tahun 2020 yakni 3,84, Penurunan itu disebabkan pandemi Covid-19 yang fluktuatif dan penambahan lokus evaluasi secara masif.
Tjahjo mengingatkan pemerintah pusat maupun daerah harus konsisten meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Setiap aparatur negara harus mempunyai orientasi yang sama yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Tjahjo. (udi/C)
