MAKASSAR, BKM–Wacana perpanjangan kekuasaan yang terus digaungkan dalam berbagai bentuknya, mencerminkan ketakutan dan akal-akalan Pemerintah pada saat ini untuk menghindari pergantian kekuasaan pada Pemilu 2024 nanti.
Hal tersebut disampaikan legislator Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni’matullah Erbe.
Ulla-panggilan akrab Ni’matullah Erbe mengingatkan penguasa agar jangan kehendak rakyat untuk melaksanakan pergantian kekuasaan secara konstitusional melalui pemilu diutak-atik hanya karena elit kekuasaan gagal mengatasi post power syndrome “Atau untuk menyelamatkan proyek mercusuar yang merupakan kepentingan elit. Rakyatlah pemegang kedaulatan di negeri ini, pemerintah melayani rakyat. Bukan sebaliknya.”pinta Ulla, Senin (14/3).
Sehari sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat Jovan Latuconsina menegaskan, pemilu 2024 belum dilaksanakan, namun pemerintah sudah mengalami post power syndrome (sindrom paska kekuasaan), sehingga tega mengkhianati amanat reformasi untuk membatasi kekuasaan.
“Kita harus mengapresiasi ketegasan sikap Bu Megawati Soekarnoputri dan pak Surya Paloh untuk menolak penundaan pemilu dan wacana Presiden tiga periode. Dua negarawan senior ini tahu betul konsekuensi dari menghianati demokrasi ini. Rakyat bisa chaos. Bukan tidak mungkin TNI Polri akan dijadikan alat untuk membungkam ketidaksetujuan rakyat,”tegas Jovan
Namun ingat, kata Jovan lebih lanjut, sejarah mengajarkan pada kita, ketika rakyat terus ditekan dan ditakut-takuti, mereka akan tiba pada satu titik saat mereka melawan balik, sehingga bisa terjadi chaos besar. Konsekuensi inilah yang dihindari Megawati dan Surya Paloh. Para pejabat yang sekarang ini berupaya untuk utak-atik menghianati amanat reformasi. Biaya politik dan sosialnya akan terlalu besar.
“Pergantian kekuasaan adalah sesuatu yang alamiah dalam sejarah, dan sudah dijamin dalam konstitusi kita. Jika ini diutak-atik terus dengan berbagai alasan, sejarah tahun 1998 mengajarkan pada kita bagaimana publik melakukan koreksi dengan sendirinya,” tegas Jovan.
Jovan menanggapi pernyataan terakhir Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang kembali menggaungkan wacana perpanjangan kekuasaan, kali ini dengan alasan riset big data yang menunjukkan aspirasi publik.
Sebelumnya, klaim beberapa ketua umum partai politik yang menyatakan ada aspirasi rakyat untuk menunda pemilu, dibantah sejumlah lembaga survei nasional. Klaim Luhut kemudian juga dibantah sejumlah pakar big data, karena jumlah datanya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, dan setelah diteliti ulang, hasilnya lebih banyak yang menolak ketimbang menunda pemilu.
Sebelumnya, skenario tiga periode gagal, demikian juga skenario perpanjangan jabatan gagal, sekarang dilanjutkan skenario tunda pemilu. “Melihat wacana tunda pemilu ini pun kemungkinan besar akan gagal, skenario lain yang mungkin dilakukan adalah memaksakan amandemen UUD 45, dengan memanfaatkan kekuatan partai koalisi yang dominan di DPR RI maupun di MPR RI,”jelasnya.
Alternatif lain adalah menggembosi KPU dengan tidak mencairkan anggaran Pemilu 2024, karena sampai sekarang pembahasan anggaran pemilu masih deadlock. “Skenario paling akhir, bukan tidak mungkin, Pemerintah nekat mengeluarkan Dekrit Presiden dengan berbagai alasan, seolah-olah kehendak rakyat berdasarkan survei abal-abal, alasan ekonomi yang belum pulih, alasan Covid-19 yang belum terkendali, dan bahkan alasan perang Rusia-Ukraina yang nun jauh di sana.”pungkasnya. (rif)