MAKASSAR, BKM–Memasuki minggu keempat Maret ini, ketua umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) belum juga mengeluarkan surat keputusan (SK) siapa yang akan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat di Sulawesi Selatan.
Lambannya AHY mengeluarkan SK setelah digelar musyawarah daerah (Musda) di Four Poin By Sheraton Makassar, Rabu (22/12) tahun lalu.
Belum turunnya SK dari AHY memunculkan banyak spekulasi atau kabar yang belum tentu benar, terkait belum adanya penjelasan resmi dari tim tiga DPP dikaitkan dengan adanya calon ketua yang ingin pindah partai manakalah tidak mendapat restu atau amanah dari DPP.
Isu lainnya yakni adanya draf kepengurusan untuk pengurus DPD Demokrat Sulsel. Jika isu draft kepengurusan ini benar adanya, maka bisa saja akan sangat merugikan orang perorang.
Bahkan dalam draft tersebut tidak sedikit politisi dari partai lain yang terakomodir.
Calon ketua DPD Demokrat Sulsel yakni Ni’matullah Erbe alias Ulla saat dikonfirmasi diruangan media center DPRD Sulsel, Senin (21/3) tidak memberikan komentar terkait kapan AHY akan menentukan pilihannya, apalagi soal draft kepengurusan.
Meski demikian Ulla yang juga Wakil Ketua DPRD Sulsel ini tidak membantah kabar bila DPP akan memutuskan ketua Demokrat Sulsel pekan ini.
Benarkan AHY ragu untuk memutuskan apakah IAS atau Ulla. Pengamat Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dr Sukri Tamma menilai jika DPD Demokrat itu bersinergi dengan DPP. Apalagi ini Sulsel salah satu barometer politik yang diperebutkan banyak partai.
Sehingga partai politik merasa harus pastikan orang yang memimpin DPD adalah orang-orang yang sejalan dan bisa memaksimalkan kebijakan partai.
Situasi ini di satu sisi ada aspek potensi bergejolak di intenral partai, selain pastikan orang yang cocok kebijakan DPP, jadi harus juga pastikan tidak ada gejolak partai.
“Saya kira dua hal ini dipertimbangkan DPP Partai Demokrat,”ujar Dr Sukri Tamma.
Memang diakuinya bila berdasarkan AD/ARTt penentu terakhir DPP. Sifat kompoisisi suara Musda itu berupa rekomendasi, ujungnya DPP PD kemudian memutuskan ketua DPD berdasarkan AR/ART.
“Kalau DPP tidak ingin timbulkan banyak pertanyaan, saya kira tentu, 16 vs 9 itu jauh, artinya kan dengan ambil itu misalnya ya sudah ini aspirasi kader, kita ikuti saja. Tapi kalau DPP pilih sebaliknya, maka harus ada rasionalitas lebih jauh, kenapa kemudian tidak ikuti kecenderungan umum internal kader. Jadi kalau memilih ketua 9 suara, harus diikuti penjelasan rasional, harus pastikan betul,”jelasnya.
Sukri memprediksi bila DPP ingin pastikan, lumayan sangat sengit, apalagi DPP sudah sejak awal ingin jadi kuda hitam, “Artinya ingin harus ada efek besar, tentu saja kinerja penting, karena itu saya kira DPP, penting pastikan orang memang bisa jalankan kebijkan secara penuh, kalau timbulkan gejolak maka buang energi, semetara waktu pemilu kan dua tahun kurang, ini harus jdai pertimbangan,”jelasnya.
Soal apakah lambanyanya mengeluarkan SK akan mempengaruhi persiapan verifikasi parpol?
“Saya kira, partai lama punya pengurusan sudah solid, itu tidak berpengaruh. Tapi konteks kinerja ada yang kurang ketika belum ada pemimpin definitf, tidak ada pertimbangan petning beberapa strategi belum bisa dijalankan maksimal. Kalau misalnya konsolisasi cepat, waktu tidak lama lagi,”pungkasnya. (rif)