BULUKUMBA, BKM — Tenaga Ahli Bupati Bulukumba Bidang Perencanaan Andi Irwan Nur memaparkan empat isu strategis persiapan roadmap atau peta jalan perhutanan sosial. Ia mengaku akan memastikan program prioritas bupati selaras dengan perhutanan sosial.
“Salah satu tugas saya yaitu mendorong perhutanan sosial ini untuk disinergikan dengan RPJMD Bupati Bulukumba,” ujar Andi Irwan Nur saat diskusi roadmap Perhutanan Sosial di Kantor Bupati Bulukumba, Senin (21/3).
Empat isu strategis untuk perhutanan sosial tersebut adalah pada konteks pariwisata, budaya, pengembangan ekonomi masyarakat dan pertanian.
“Empat hal ini akan kita sinergikan dengan program prioritas bupati dan menjadi roadmap utama dengan isu yang kita bangun di kawasan hutan,” katanya.
Irwan menerangkan isu pariwisata, lokasinya di Kecamatan Bonto Bahari. Untuk budaya di kawasan adat Kajang. Sementara aspek pertanian tak terpisahkan, antara bibit dan produksinya.
Ada dua hal pada isu pertanian, misalnya kopi. Kata dia, ada untuk bibit dan ada untuk produksinya. Rencananya di Kecamatan Rilau Ale untuk bibit dan di Kecamatan Kindang untuk kopi.
“Untuk kopi, kita tidak masuk pada proses pengolahan industrialisasinya. Tapi pada penyediaan bahan bakunya,” kata Irwan Nur.
“Jadi prinsipnya, bagaimana kawasan hutan itu bisa menyupport penyediaan bahan baku. Sehingga fokus kita, menambah produksi jumlah kopinya dulu melalui pengembangan perkebunan kopi di kawasan hutan,” tambahnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kab Bulukumba, Andi Alfian menuturkan, perhutanan sosial sebagai bagian dari rancangan program Pemerintah Pusat. Di daerah, tinggal menangkap peluang tersebut dan pada akhirnya dibutuhkan master plan.
“Kita harap master plan nanti menjadi dasar ke pemerintah pusat, bahkan ke lembaga-lembaga pendonor untuk memberikan bantuan terkait isu-isu strategis yang akan kita kembangkan di perhutanan sosial,” urainya.
“Kita juga berharap tahun ini sudah selesai untuk roadmap. Mudah-mudahan tahun depan sudah ada penganggaran untuk master plannya,” tambah Alfian.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Andi Uke Permatasari menjelaskan bahwa beberapa isu strategis pada persiapan roadmap perhutanan sosial nantinya akan diintegrasikan dengan kawasan perdesaan.
Tiap OPD, kata Uke Permatasari, punya kewenangan masing-masing, termasuk DPMD akan memastikan desa dapat memasukkan perencanaannya tahun 2023.
“Tentu akan diawali dengan penyelarasan RPJM Desa dengan RPJMD Kabupaten,” katanya.
Ia menambahkan, kawasan perdesaan merupakan salah satu kegiatan prioritas yang ada di RPJMD Kabupaten. “Tentu perencanaan Pemerintah Desa harus mengacu pada perencanaan Pemerintah Kabupaten,” jelas Uke. (min/C)
