MALILI, BKM — Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Luwu Timur (Lutim), Hj Puspawati Husler mengikuti sosialisasi rencana aksi nasional percepatan penurunan angka stunting Indonesia yang digelar secara virtual di Ruang Bidang Telematika Diskominfo-SP, Selasa (22/3).
Sosialisasi guna meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinergitas program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia.
Deputi Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan dalam hal ini Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) RI, Suprayoga Hadi mengatakan sesuai Perpres Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting merupakan komitmen yang sangat tegas dari Pemerintah Pusat bahwa stunting ini perlu dilakukan.
“Untuk memperlancar upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia maka BKKBN berkoordinasi dengan berberapa kementrian terkait menyusun aksi penurunan stunting di Indonesia,” kata Suprayoga Hadi.
Suprayoga menambahkan, ada delapan provinsi yang merupakan target perhitungan penurunan prevalensi balita stunting tahun 2022, 2023 dan 2024 di provinsi regional III diantaranya Gorontalo, Bali, Sulteng, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Sulsel.
“Inilah yang perlu diperhatikan untuk prevalensi balita stunting,” jelas Suprayoga. Dia menambahkan, salah satu yang sangat berisiko terjadinya stunting adalah keluarga. “Ini merupakan target ataupun sasaran untuk mencegah terjadinya stunting,” kata Suprayoga Hadi.
Ia juga mengungkapkan, salah satu penyebab terjadinya stunting dintaranya ; tempat yang kurang layak, pola makan yang kurang baik, rendahnya asupan vitamin dan mineral. “Itu yang perlu kita perhatikan untuk mengurangi stunting yang terjadi di Indonesia,” harapnya. (rls)