MAKASSAR, BKM — Ini kabar gembira bagi kelurahan yang ada di Kota Makassar. Di tahun 2023 mendatang mereka bakal mengelola dana yang cukup besar. Proyeksinya hingga Rp500 juta untuk setiap kelurahan.
Anggaran tersebut akan dialokasikan murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Makassar. Angka itu meningkat drastis dibanding dana yang dialokasikan tahun 2022 ini untuk masing-masing kelurahan yang hanya sebesar Rp150 juta dari APBD.
Kepala Bappeda Makassar Helmy Budiman dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Makassar yang dilaksanakan di Hotel Claro, Jalan AP Petta Rani, Jumat, 25 Maret 2022 menerangkan, awalnya Pemkot Makassar berencana menganggarkan Rp400 juta untuk setiap kelurahan. Namun karena banyaknya usulan kegiatan dari masing-masing kelurahan saat musrembang tingkat kelurahan, maka kemungkinan besar akan dijadikan Rp500 juta.
“Proyeksi dana kelurahan tahun depan, kita membagi Rp400 juta setiap kelurahan. Namun setelah kita lihat itu tidak bisa memenuhi semua (usulan), sehingga dana kelurahan kita tambah. Semoga di masa Danny-Fatma kita bisa tingkatkan terus. Harapannya bisa dinaikkan hingga Rp1 miliar,” ungkap Helmy.
Lebih jauh dia menerangkan, dari total usulan kegiatan yang masuk dari 15 kecamatan dan 153 kelurahan untuk tahun depan sebanyak 2.561. Usulan terbesar dari kecamatan yakni 1.611. Sementara dari pokok pikiran (pokir) anggota legislatif sebanyak 517 usulan.
Dilanjutkan, untuk arah pembangunan ke depan, Pemkot Makassar mengambil kebijakan yang cukup berbeda dibanding tahun sebelumnya. Makassar sudah bersiap masuk ke era endemi sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemkot Makassar harus berkaitan dengan produktivitas, kesejahteraan, transformasi digital, dan penyediaan infrastruktur.
Usulan penganggaran dibagi menjadi dua. Pertama, usulan dana sektoral yang dikerjakan setiap OPD lingkup Pemkot Makassar sesuai kewenangan masing-masing. Sementara yang kedua adalah usulan berkaitan dengan dana kelurahan.
Untuk dana kelurahan, lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di masing-masing kelurahan. “Kenapa ada yang namanya dana kelurahan? Agar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan bisa dikerjakan oleh masyarakat. Dengan dana kelurahan ini, diharapkan bisa menjadi kebangkitan kita berkaitan ekonomi di tahun 2023,” kata Helmy.
Kendati tetap fokus pada infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, namun ada juga beberapa kelurahan yang harus lebih konsen terhadap kesehatan. Misalnya, bagaimana menangani dan mencegah penyakit tuberkolosis (TB) di wilayah masing-masing. Karena saat ini, Indonesia berada di peringkat dua dunia paling banyak TB. Begitu juga dengan persoalan stunting.
“Jadi kita juga harus siapkan alokasi dana kelurahannya untuk penanggulangan TB. Selain itu, dari 153 kelurahan, ada 80 persen kelurahan yang belum bersentuhan dengan persoalan stunting. Jadi kita juga harus siapkan dananya. Supaya masyarakat sadar untuk hidup sehat,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Kota Makassar Anshar mewakili Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, mengatakan Musrenbang Kota Makassar menjadi wadah usulan prioritas aspirasi masyarakat untuk kesejahteraan rakyat.
“Kita bisa lihat contoh periode pertama Pak Danny, itu membuat lorong garden dan Alhamdulillah berhasil. Periode kedua ini, sementara digodok lorong wisata dan kita mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari berbagai pihak,” ucapnya.
Wali Kota Danny saat dikonfirmasi terpisah, mengatakan kebijakan pembangunan ke depan lebih mengarah ke digitalisasi. Danny menilai pengaplikasian program-program Pemerintah Kota Makassar bisa lebih dipercepat dengan menggunakan metaverse.
“Pembangunan bisa lebih dipercepat dengan digitalisasi. Makanya kami lebih mendorong ke metaverse. Itu metaverse sesuai visi misi saya, yakni percepatan menuju kota dunia. Tapi harus ada loncatan-loncatan yang dilakukan,” tandasnya. (rhm)