DPRD Sulbar Gelar Rapat Paripurna Membahas Tiga Hal

MAMUJU, BKM — DPRD Sulbar menggelar rapat paripurna di gedung DPRD Sulbar, Senin, 4 April 2022. Rapat ini membahas tiga hal, yaitu penyerahan Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022, penyampaian rekomendasi DPRD Provinsi Sulawesi Barat tentang Percepatan Penyelesaian Pembebasan Lahan Masyarakat dampak Rencana Pembangunan Bendungan Budong-budong di Kabupaten Mamuju Tengah, serta pengumuman susunan kepanitiaan Panitia Kerja (Panja) DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka Pembahasan LKPj Gubernur Tahun Anggaran 2021.
Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Sulbar, Hj Sitti Suraidah Suhardi bersama Wakil Ketua DPRD, Usman Suhuriah, serta turut hadir Sekretaris Provinsi Sulbar, H Muhammad Idris, Sekretaris DPRD Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, anggota DPRD Sulbar lainnya baik yang hadir secara luring maupun daring dan para kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Ketua DPRD Sulbar, Hj Sitti Suraidah Suhardi menyampaikan, pokok-pokok pikiran yang dihasilkan melalui reses anggota DPRD Sulbar sangat penting untuk memastikan aspirasi konstituen di masing-masing daerah. Selain itu, tujuan pengusulan pokok-pokok pikiran ini untuk mengikut sertakan masyarakat dalam rangka pembangunan daerah.
Setelah Penyerahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sulbar Kepada Pemerintah Provinsi Sulbar, rapat kemudian dilanjutkan dengan penyampaian rekomendasi DPRD Provinsi Sulbar terhadap percepatan Penyelesaian Pembebasan Lahan masyarakat dampak rencana Pembangunan Bendungan Budong-budong di Kabupaten Mamuju Tengah.
H Sudirman selaku juru bicara Panitia Kerja DPRD Sulbar terkait penyelesaian pembebasan lahan masyarakat dampak rencana pembangunan bendungan melaporkan terkait rangkaian kegiatan Panitia Kerja DPRD. Di antaranya pada tanggal 23, 24, dan 25 Maret 2022, Panja DPRD melakukan rapat kerja dalam rangka pengumpulan data-data pendukung, informasi dari berbagai pihak terkait.
Kemudian pada tanggal 25 sampai 28 Maret, Panja melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mamuju Tengah dan melakukan rapat bersama Pemkab Mamuju Tengah, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten! Mamuju Tengah, Balai Sungai Sulawesi III Kementerian PUPR, Polres Mamuju Tengah, BPN Provinsi Sulbar, Kejaksaan Negeri Mamuju Tengah, Dinas Kehutanan Provinsi Sulbar, tokoh masyarakat dan para pihak terkait.
Kemudian Panja melanjutkan kunjungan ke lokasi pembangunan bendungan budong-budong untuk meninjau lahan masyarakat yang terdampak.
Setelah melakukan rangkaian kegiatan, Panja DPRD menyepakati beberapa hal, di antaranya mendukung program Strategis Nasional Pemerintah Pusat dan Percepatan Pembangunan Bendungan, Panja DPRD Sulbar mendorong secepatnya Balai Sungai Sulawesi III Kementerian PUPR untuk segera menilai harga tanah dan tanaman yang berada di atasnya melalui tim penilai (Appraisal) atas pahan masyarakat yang terdampak pembangunan bendungan, Panja DPRD akan terus melakukan monitoring terkait perkembangan dan tahap-tahap percepatan penyelesaian pembebasan lahan masyarakat, Panja DPRD berharap agar tim terpadu yang di

bentuk Pemprov Sulbar dan Kabupaten Mamuju Tengah bekerja optimal dan profesional mengedepankan aspek preventif dalam penyelesaian setiap masalah dan menjujung tinggi azas hukum dan pendekatan sosial budaya serta tidak merugikan masyarakat dan lingkunan. (zul)