MAKASSAR, BKM — Tiga unit rumah jabatan (rujab) yang diperuntukkan bagi wakil ketua DPRD Makassar rencananya bakal dibangun tahun ini. Proyek tersebut tersebut sudah dalam proses lelang.
Selama ini, tiga unsur wakil ketua DPRD Makassar memang belum memiliki rumah dinas. Mereka adalah Adi Rasyid Ali, Andi Suhada Sappaile, dan Andi Nurhaldin Halid.
Melalui websit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), pembangunan rumah wakil ketua dewan mulai ditender pada 26 April 2022 lalu. Anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut senilai Rp4,5 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar tahun 2022 melalui alokasi Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Sudah ada beberapa tahapan atau proses tender yang berlangsung. Saat ini sudah memasuki tahapan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga.
Kepala Dinas PU Zuhaelsi Zubir yang dikonfirmasi, membenarkan rencana pembangunan rumah dinas untuk para wakil ketua DPRD Makassar. “Sudah ditender. Dari LPSE kita lihat ada 117 peserta yang ikut lelang. Sejauh ini, proses tender sudah masuk tahapan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga,” ungkap wanita yang akrab disapa Helsi ini.
Masih ada enam tahapan proses tender lagi yang akan dilewati. Yang cukup penting adalah tahapan penentuan pemenang, dijadwalkan 25 Mei 2022 mendatang. Sementara bagi pemenang tender akan melakukan penandatangan kontrak kerja pada 1 Juni mendatang.
Sebelum rumah dinas wakil ketua dewan ini ditender, sudah dilakukan perencanaan melalui Detail Engineering Design (DED) pada tahun 2021 lalu.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang Pembagunan Dinas PU Makassar Hajar, menerangkan rumah yang akan dibangun didesain dua lantai. Masing-masing memiliki tiga kamar tidur, dua toilet, dan satu musallah.
Luas lahan yang disiapkan untuk setiap rumah adalah 270 meter persegi atau ukuran 9×15 meter. Jika proses tender berjalan lancar, diperkirakan rumah para wakil rakyat tersebut sudah bisa rampung dan ditempati akhir tahun mendatang.
“Kita estimasikan proses pengerjaan lima hingga enam bulan. Jika proses tender lancar dan penandatanganan kontrak sesuai jadwal yang telah diatur yakni 1 Juni mendatang,” ungkap Hajar.
Rumah dinas wakil ketua DPRD tersebut dibangun di atas lahan yang merupakan aset Pemerintah Kota Makassar. Lokasinya di Jalan Teduh Bersinar, Kecamatan Rappocini. “Jadi ketiga rumah tersebut dibangun dalam satu kompleks,” tandas Hajar.
Selama ini, baru ketua DPRD Kota Makassar saja yang memiliki rumah dinas. Lokasinya di Jalan Hertasning, tak jauh dari gedung dewan. Sementara para wakil ketua, menerima tunjangan untuk perumahan.
Untuk unsur pimpinan, tunjangan perumahan yang diberikan setiap bulan sebesar Rp18,5 juta. Nominal tersebut diberikan setelah melewati penilaian tim apresial Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP). Untuk tambahan tunjangan rumah tiap bulan, setara dengan rumah tipe 150 dengan luasan lahan 300 meter persegi. (rhm)