BULUKUMBA, BKM — Kabar baik dari Pemkab Bulukumba. Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kantor Perwakilan BPK Provinsi Sulsel.
Di era pemerintahan Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf dan Wakil Bupati Andi Edy Manaf, pengelolaan keuangan Pemkab mampu ditingkatkan. Tahun anggaran 2020 hanya mendapat predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tahun 2021 usai Andi Utta-Andi Edy Manaf dilantik sebagai bu Bupati dan Wabup, pengelolaan keuangan mampu dipertanggungjawabkan dan disajikan dengan baik dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
Ketua Perwakilan BPK Provinsi Sulsel Paula Henri Simatupang pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 kepada Pemkab Bulukumba dan Pemkab Toraja Utara di Aula Kantor BPK Makassar, Senin (23/5)
“Untuk Kabupaten Bulukumba, maka opininya adalah Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Paula yang sambut tepuk tangan dari para hadirin.
Paula berharap Pemkab Bulukumba ke depan mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Predikat Bulukumba sempat turun menjadi WDP pada tahun sebelumnya.
“Tidak cukup dipertahankan, namun kualitas laporannya harus ditingkatkan,” pintanya.
Untuk memberikan opini atas kewajaran dari laporan keuangan tersebut, BPK memperhatikan 4 hal. Masing-masing yakni kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan informasi laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Paula meminta seluruh rekomendasi dari BPK dapat segera ditindaklanjuti dan diselesaikan.
Bupati Bulukumba, Muchtar Ali Yusuf menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Jajaran BPK RI atas penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2021.
“Tentu, keberhasilan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian tahun anggaran 2021 ini, merupakan cerminan atas komitmen dan kerja keras dari aparatur pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam rangka perbaikan dan penataan pengelolaan keuangan yang lebih baik.
Dia menambahkan tantangan ini dirasa cukup berat oleh karena kami harus berupaya “on the track” dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih baik, setelah sebelumnya Pemkab Bulukumba hanya mendapat predikat opini WDP Tahun Anggaran 2020.
Opini WTP yang diraih saat ini sangat penting untuk mengembalikan semangat dan kepercayaan diri jajaran aparat Pemerintah Daerah untuk mewujudkan sinergitas dalam pengelolaan keuangan daerah secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi serta daya guna. (min/C)