MAKASSAR, BKM– Pengurus rukun tetangga dan rukun warga (RT-RW) di Kota Makassar yang baru dilantik awal Maret, mulai mengeluh. Sebagian besar Penjabat RT-RW mengadukan kalau insentif mereka tak kunjung dibayar oleh Pemerintah Kota Makassar melalui masing-masing kecamatan.
Camat Rappocini, Syahruddin tidak bisa menepis cetusan itu. Allu panggilan akrab Syahruddin berkilah, lambannya pencairan insentif terkendala dokumen administrasi. Ada banyak Penjabat RT-RW belum menyetorkan berkas yang dibutuhkan. Seperti ada yang belum menyetorkan NPWP dan nomor rekening.
“Karena kami ingin pencairan sekaligus. Jangan ada yang sudah cair, sebagiannya belum. Makanya kami tunggu itu semua selesai. Harus kolektif. Kalau sudah lengkap, pasti kami cairkan,” tegas Allu.
Untuk itulah Allu mengingatkan kepada Penjabat RT-RW yang belum melengkapi dokumen sesuai prosedur segera melengkapi. Lebih cepat, maka lebih baik lagi.
“Kalau bisa pekan depan semua sudah selesai sehingga pencairannya bisa segera dilaksanakan,” tambahnya.
Insentif yang segera dibayarkan pemerintah Kecamatan Rappocini untuk bulan Maret, April dan Mei. Akan tetapi, buat penjabat RT-RW hanya dapat diberikan dua bulan saja.
“Kan Penjabat RT-RW mulai bertugas pertengahan Maret. Jadi pasti dana bulan Maret diberikan kepada RT-RW yang lama dulu. Penjabat RT-RW hanya diberikan untuk April dan Mei saja dulu,” singkatnya.
Sementara itu, Sekertaris Komisi A DPRD Makassar, Abd Wahab Tahir mengatakan pihaknya akan mempertanyakan terkait penjabat ketua RT RW yang belum menerima gaji selama dua bulan. Hanya saja, dimaklumi karena baru-baru ini audit BPK sehingga pemerintah menunda pembayaran honor RT RW.
“Yah kami minta kesabaran PJ RT RW ini, nanti kami juga akan pertanyakan. Agak dimaklumi karena kemarin itu ada pemeriksaan dari BPKsehiingga Makassar bisa mendapatkan WTP kemarin, jadi kami minta ada kesabarannya,” ungkapnya.
Lanjut Legislator Fraksi Golkar DPRD Makassar ini menilai pj ketua RT RW bisa memaklumi keterlambatan tersebut. Ia juga menjamin hak yang menjadi PJ RT RW akan dibayarkan pemerintah secepatnya.
“Pasti lah mereka ini dibayarkan, apalagi kan mereka ini hanya sementara untuk mengisi kekosongan masa kerja ketua sebelumnya. akan akan pergantiannya nanti, jadi pasti mereka akan dibayarkan, bekerja sajalah seperti biasa melayani masyarakat,” ujarnya.(arf)
