MAKASSAR, BKM — Calon direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Makassar mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test), Kamis (26/5) di Ruang Sipakatau Kantor Wali Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani. Tahapan seleksi ini hanya diikuti oleh calon direksi dan dewas lima BUMD, yakni PDAM, PD Pasar, PD Parkir Makassar Raya, RPH, dan PD Terminal.
Sementara fit and proper tes untuk direksi dan Dewas Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ditangguhkan karena jumlah pendaftar tidak memenuhi kuota. Seperti diketahui, jumlah pendaftar untuk jabatan direksi di perusahaan daerah itu hanya satu orang. Pansel memutuskan untuk memperpanjang jadwal pendaftaran hingga Kamis (26/5).
Salah satu yang menjadi kendala kenapa pelamar BPR sepi karena ada syarat khusus yang harus dipenuhi calon pelamar. Yang bersangkutan harus mengantongi sertifikasi di bidang perbankan dan pengalaman paling sedikit lima tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sekarang atau sebelumnya.
Selain itu, pelamar juga harus menyertakan fotokopi bukti kelulusan sertifikasi perbankan dari lembaga sertifikasi profesi.
“Sejauh ini, kami belum melakukan rekapitulasi berapa tambahan pelamar untuk calon direksi BPR. Nanti kami infokan lebih lanjut,” ungkap Sekretaris Panitia Seleksi (Pansel) Lelang BUMD yang juga Kepala Bagian Perekonomian Pemkot Makassar Nur Kamarul Zaman, kemarin.
Sementara itu, proses fit and proper test calon direksi dan dewas BUMD kemarin diwarnai keributan dan aksi protes yang dilakukan para calon terhadap dua calon dewas. Suasana sempat memanas dalam ruang ujian saat peserta melakukan protes kepada asesor yang mengawal fit and proper test tersebut.
Pantauan BKM, dua calon dewas yang disorot oleh peserta lainnya adalah Prof Aminuddin Ilmar dan Dr Sakka Pati. Berdasarkan keterangan salah seorang peserta fit and proper test yang enggan disebut namanya, kedua calon dewas itu tidak mengikuti tahapan seleksi yang sudah ditentukan.
“Belum selesai seluruh tahapan ujian, keduanya sudah tidak ada di tempat duduknya. Saya juga kaget. Kita masih kerjakan tugas menggambar dia sudah mengerjakan makalah. Malah saya khawatirkan, saya tidak lihat dia menggambar,” terangnya.
Dia menilai ada keistimewaan yang diberikan kepada dua calon dewas tersebut. Seharusnya, kata dia, Prof Ilmar dan Sakka Pati mengikuti tahapan atau proses hingga selesai.
“Apa yang diperlihatkan tidak sesuai dengan ukuran kepatutan. Seluruh peserta sangat menyayangkan hal ini,” tegasnya.
Dikonfirmasi terkait persoalan itu, asesor fit and proper test dari Lembaga Psikotest Tiara Cipta Utama, Diana menerangkan tidak ada keistimewaan yang diberikan kepada Prof Aminuddin Ilmar dan Sakka Pati.
Dia menerangkan, fit and proper test untuk Prof Aminuddin Ilmar memang dipercepat. Karena ada pemberitahuan dari pansel jika yang bersangkutan harus berangkat pukul 13.00 Wita.
Dia mengaku pihaknya menyarankan ke Prof Ilmar untuk memaksimalkan waktu yang ada dengan mengerjakan semua tahapan lebih cepat. Namun, Prof Ilmar tidak bisa melakukan sendiri. Harus ada pembanding. Akhirnya Sakka Pati yang jadi pembandingnya.
Nah, dalam melaksanakan psikotest, peserta diberikan waktu jeda. Ada yang memanfaatkannya untuk ke kamar kecil. “Namun Prof Ilmar dan Sakka Pati tidak memanfaatkan waktu jeda yang ada. Itu digunakan untuk menyelesaikan tahapan yang sudah disiapkan. Itulah kenapa rangkaiannya lebih cepat karena selama pengerjaan soal, Pak Prof tidak pernah meninggalkan tempat,” imbuh Diana.
Sementara itu, terkait proses seleksi atau lelang BUMD ini, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengaku memberikan kesempatan untuk pansel dan timsel bekerja. Dia tidak mau terlalu campur terkait teknis seleksi.
“Saya kasih fair saja. Kepala Batalyon 120 saja tidak lulus. Banyak datangi saya tengah malam mengeluh tidak lulus tapi tidak dijelaskan alasannya,” ungkapnya, kemarin.
Yang menjadi catatan orang nomor satu Makassar itu, seharusnya pansel menjelaskan ke publik apa yang menjadi alasan pelamar tidak lulus. “Saya sudah tanya (pansel), sudah WA, beri kejelasan ke publik,” tambah Danny.
Pasalnya, dia menilai banyak orang yang berpotensi namun tidak lulus tanpa diketahui alasannya. (rhm)