BELOPA, BKM — Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Luwu menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD Kabupaten Luwu, Jumat (27/5) akhir pekan lalu. Mahasiswa itu berasal dari Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Luwu (IPMAL). Dalam aksinya mahasiswa menyoroti investasi di Luwu.
Wakil Ketua IPMAL, Haswan, dalam orasinya menyoroti kehadiran investasi di Luwu. Terkhusus terhadap kehadiran PT Masmindo Dwi Area (MDA) dan PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS). Ia menilai, investasi yang ada di Luwu mengancam ekositem lingkungan. Selain itu, kehadiran investasi belum memberikan dampak terhadapan kesejahteraan rakyat.
“Investasi di Luwu belum menghadirkan kesejahteraan terhadap rakyat, malah mengancam ekosistem lingkungan,” kata Haswan.
IPMAL secara kelembagaan dan bagian dari masyarakat mengiginkan adanya keseriusan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan yang pro terhadap keberlanjutan hidup masyarakat.
“Dengan keberadaan investasi atau industri pertambangan, kami tidak ingin menjadi orang asing di tanah sendiri, melihat bagaimana daerah kami habis dikeruk sementara msyarakat begitu jauh dari kata sejahtera,” katanya.
Olehnya itu IPMAL meminta pemerintah daerah bersama DPRD meminta agar road map investasi pro kesejahteraan masyarakat. Mendesak pemerintah membentuk Perda Investasi dan Tenaga Kerja.
Juga mendesak pemerintah melakukan renegoisasi Mou terhadap posisi masyarakat di sekitar wilayah investasi. Mahasiswa dalam aksinya demo dibawah guyuran hujan. Mereka membakar ban bekas tepat di depan Kantor DPRD Luwu.
Sementara itu, Jenderal lapangan, Deni Rahman menyebut pemerintah Kabupaten Luwu, belum siap dengan adanya investasi beberapa perusahaan besar yang masuk di Kabupaten Luwu.
Untuk itu mereka menginginkan Pemerintah baik itu dari legislatif atau eksekutif untuk membuat perda agar para investor tidak seenaknya melakukan kegiatan di Luwu. harus menaati kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu.
Selain itu, Deni yang juga tercatat sebagai mahasiswa IAIN Palopo, itu menginginkan agar pemerintah mempersiapkan tenaga kerja lokal untuk bekerja di Perusahaan yang ada di Luwu. Menurutnya perusahaan ketika ingin menerima pekerja tentu ada standarisasi yang harus di penuhi maka dari itu dia menginginkan pemerintah memfasilitasi masyarakat luwu agar memenuhi standar untuk bekerja di perusahaan yang ada di Kabupaten luwu.
Ketua DPRD Luwu, Rusli Sunali, mengatakan secara kelembagaan mendukung tuntutan pendemo. “Kita merespon baik tuntutan mahasiswa, kita akan tindak lanjuti,” tuturnya. (*)