MAKASSAR, BKM — Setelah sempat beberapa kali tertunda, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto akhirnya memastikan akan mengisi seluruh jabatan yang kosong pada hari ini, Selasa (31/5). Ia menegaskan, dirinya tidak akan main-main dalam proses penggantian pejabat kali ini. Khususnya untuk posisi eselon III.
“Sudah banyak OPD (kepala OPD) yang mengusulkan nama-nama untuk mengisi jabatan eselon III atau posisi kepala bidang (kabid). Tapi saya bilang, yang mengusulkan juga bisa saya ganti kalau kinerjanya memang tidak memuaskan,” ungkap Danny.
Dia mengaku mendengar banyak laporan soal kinerja kepala bidang yang tidak memuaskan. Malah, ada beberapa nama yang disebutkan melakukan aksi pungutan liar (pungli).
Laporan itu diperoleh dari masyarakat umum, termasuk dari para anggota DPRD Makassar.
Danny berjanji akan melakukan pembenahan struktur. Termasuk untuk sekretaris yang kontradiktif dan kurang produktif dan menyusahkan orang.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah perombakan kepala bidang di Dinas Pendidikan. Dia mengaku banyak yang melapor dan mengeluhkan kinerja kepala bidang di instansi tersebut.
“Yang begitu itu, pokoknya semua saya ganti. Takkalami. Saya akan lakukan pelantikan besar-besaran. Lebih 1.000 orang. Termasuk lurah-lurah yang tidak bisa diajak kerja sama,” tegasnya.
Dia menekankan, yang menjadi pertimbangan utama dalam menempatkan seorang pejabat pada sebuah posisi adalah kinerja dan loyalitas.
Sebelum melakukan pelantikan, Danny terlebih dahulu akan melakukan konsultasi dengan Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi.
“Kan saya belum ketemu wawali. Itu sopan santunnya. Kemarin kan seharusnya saya lantik, tapi (wawali) lagi umrah,” jelasnya.
Sebelumnya, dalam rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di DPRD Makassar, sejumlah anggota dewan mengeluhkan kinerja pejabat di OPD Pemkot Makassar. Tiga yang cukup menjadi perhatian adalah lingkup Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pendidikan, dan Dinas Tenaga Kerja.
Anggota DPRD Makassar Saharuddin Said mengatakan, realisasi anggaran di Dinas Pendidikan sangat minim. Salah satu penyebabnya karena kepala bidang tidak mau bekerja sama dengan baik.
“Realisasi anggaran di Dinas Pendidikan minim, karena kepala bidang tidak mau bekerja sama,” ungkap Sahruddin Said.
Menurutnya, hal ini butuh perhatian khusus. Pimpinan di Pemkot Makassar harus segera melakukan evaluasi. “Ini butuh perhatian khusus, harus segera dievaluasi. Jangan tunggu sampai akhir tahun,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Pansus LKPJ DPRD Makassar Ray Suryadi Arsyad menyoroti kinerja Dinas Tenaga Kerja. Dia mengatakan banyak program yang realisasi kerjanya tidak sesuai dengan harapan.
“Bukan hanya realisasi anggaran, tapi juga program yang dilaksanakan belum capai target yang kita sepakati bersama. Ini harus jadi perhatian. Pertanyaannya, apa yang dilakukan pejabat di sana selama ini?” cetusnya. (rhm)