MAKASSAR, BKM–Almuni Pendidikan Politik (Dikpol) Golkar Insitute Sulsel bakal menggelar halal bil halal. Kegiatan ini digelar di Villa ketua DPD 1 Partai Golkar Sulsel, Taufan Pawe (TP) yang terletak di Kabupaten Pinrang, Jumat hingga Minggu (5/6).
Ketua Panitia Basran mengatakan, para alumni akan membahas grand design strategi dalam memenangka Golkar Sulsel pada Pemilu 2024 mendatang. Diantarnya Pilpres, pileg, dan pilkada.
“Tentu hal itu tidak mustahil kita capai karena rata-rata yang hadir dalam reuni ini adalah kaum milenial . Tentu yang paham bagaimana bisa melakukan pendekatan kepada sesama millenial. seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemilih terbanyak pada tahun 2024 diperkirakan kaum milenial yang banyak jumlahnya,” katanya.
Dirinya mangaku, alumni Golkar Institute optimis mengantarkan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai presiden, dan TP sebagai gubernur Sulsel.
“Kedepan kader alumni Dikpol ini akan bekerja semaksimal mungkin membantu kerja-kerja pemenangan partai dengan gaya dan caranya sebagai kaum melenial yang pasti kita bisa ukur kinerja,” jelasnya.
Perlu juga disampaikan bahwa almuni Dikpol ini tidak sepenuhnya pengurus partai tapi ada juga yang bukan pengurus. Jadi almuni beragam latar belakang dan itulah menjadi salah satu kekuatan besar ketika berhasil menyatukan konsep kaleborasi.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Golkar Sulsel, Nasran Mone menilai, HAM Nurdin Halid (NH) telah mencenderai keputusan Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk Freidrich Paulus.
Betapa tidak, dengan gamblang NH menyebut kepengurusan DPD I Golkar Sulsel bermasalah atau tidak sah. Hal ini dilontarkan saat acara halal bi halal relawan Airlangga di Hotel Four Points Makassar, Minggu (29/5).
“Tidak selayaknya mengungkapkan seperti itu (kepengurusan bermasalah). Karena sama saja melecehkan keputusan DPP yang ditandatangani Ketua Umum dan Pak Sekjen,”ujar Nasran Mone, Senin (30/5).
Politisi Golkar yang akrab disapa Cakmon ini menilai, NH tidak selayaknya berkomentar soal adminsitrasi kepengurusan karena bukan ranahnya. Di DPP, NH hanya menjabat Wakil Ketua umum Bidang Pratama. Apalagi NH ‘menjual’ nama Mahkamah Partai (MP), sementara MP juga menilai Golkar Sulsel tidak bermasalah. (rif)