Site icon Berita Kota Makassar

PSI Jaring Sembilan Nama Pengganti Jokowi

MAKASSAR, BKM–Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terus melakukan sosialisasi mencari pelanjut Presiden Joko Widodo.
Sosialisasi yang dilakukan PSI pada kepemimpinan Giring Ganesha Djumario selaku ketua umum dan Dea Tunggaesti sebagai sekretaris jenderal dalam bentuk rembuk rakyat.

Dalam program rembuk rakyat ini PSI mencoba menampilkan sembilan bakal calon presiden. Kesembilan nama tersebut masing-masing Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, Eric Tohir, Sri Mulyani, Ridwan Kamil, Mafud MD, Emil Dardak dan Najwa Sihab.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPW PSI Sulsel Affandi Agusman Aris, pada Jumat (3/6).

Nama yang diajukan PSI hampir sama dengan nama yang dilirik oleh Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yakni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). KIB yang telah sepakat membentuk koalisi kemungkinan besar mengajukan paket calon presiden dan wakil presiden yakni Airlangga Hartarto-Ganjar Pranowo.

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar HAM Nurdin Halid (NH) menilai, KIB itu bisa jadi rumah baru bagi Ganjar Pranowo.
NH mengatakan, sudah pernah mewacanakan paket Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bersama Ganjar Pranowo.
Menurutnya, KIB punya peluang menerima Ganjar diusung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dengan catatan jika dia tak dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
“Saya pernah memang wacanakan kalau Pak Ganjar tidak dicalonkan (PDIP), atau tidak dapat tempat di rumahnya, maka ada rumah baru namanya Golkar,”ujar NH baru-baru ini.

NH menyarankan Ganjar mendampingi Airlangga sebagai calon wakil presiden.
Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) itu menilai, Ganjar punya kualitas kepemimpinan selama dua periode memimpin Jawa Tengah.
“Pak Airlangga butuh wakil, hasil survei baru-baru ini apalagi (Airlangga) dipasangkan Pak Ganjar maka persaingan sangat ketat, tidak ada perbedaan menonjol,” katanya.
Meski demikian, NH menilai usulan paket Airlangga-Ganjar tersebut semua bergantung pada keputusan Gubernur Jawa Tengah tersebut. (rif)

Exit mobile version