MAKASSAR, BKM–Anggta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru melakukan konsultasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senin (27/6).
Rombongan DPRD Barru dipimpin Wakil Ketua I, Andi Kamil Ruddin diterima Anggota Komisi V DPR RI Dr H Muhammad Aras.
Selama konsultasi, banyak persoalan yang disampaikan Pimpinan dan Anggota DPRD Barru. Mulai dari rencana pengembangan Pelabuhan Garongkong yang kurang lebih selama 10 tahun ini mandeg, padahal pelabuhan ini merupakan pelabuhan dengan kedalaman air terdalam kedua di Nusantara. Terlebih disana terdapat Gunung Panikian yang secara alami berfungsi sebagai pemecah ombak, masalah banjir, persoalan status tanah warga yang terdampak proyek pembangunan Kereta Api dan banyaknya warga yang memilih bekerja ke luar daerah karena sulitnya mencari pekerjaan, padahal Barru merupakan daerah pelabuhan, hingga masih perlunya alokasi program bedah rumah yang selama ini menjadi program rutin HM Aras.
Apabila Pelabuhan Garongkong dapat difungsikan menjadi pelabuhan tempat menaikkan/menurunkan barang, kapal feri dan peti kemas, dan yang paling utama mampu menarik investor.
Andi Kamil, menjelaskan bahwa salahsatu aspirasi yang dibawa agar Pemerintah Pusat dan DPR dapat memberikan perhatian besar terhadap revitalisasi Pelabuhan Garongkong demi meningkatkan PAD dan menarik investor untuk mejadikan Kabupaten Barru sebagai daerah yang menarik perhatian banyak investor, sehingga akan berdmapak pada kenaikan tingkat ekonomi masyarakat karena semakin terbukanya lapangan kerja.
HM Aras, memberikan tanggapan bahwa Pelabuhan Garongkong merupakan pelabuhan yang sangat potensial untuk difungsikan lebih dari sekedar pelabuhan biasa, namun mampu menjadi pelabuhan alternatif lainnya selain Makassar. “Namun, karena kondisi keuangan negara sebelumnya difokuskan untuk penanganan Covid-19 maka banyak sekali anggaran yang terkena recofusing dan pengurangan,”ujar HM Aras.
Terkait dengan persoalan sisa lahan yang belum jelas statusnya, Aras memberikan solusi simpel.
“Nanti DPRD dan Pemda mengupayakan bahwa sertifikat tanah warga agar dipecah sesuai dengan kepemilikannya masing-masing, kemudian dikolektif dan selanjutnya diserahkan kepada pihak Balai Perkeretaapian agar segera di follow up.”terangnya. (jun/rif)
