MAKASSAR, BKM — Tim Seleksi (Timsel) bersama Panitia Seleksi (Pansel) telah mengumumkan skoring lelang jabatan calon direksi dan dewan pengawas BUMD milik Pemkot Makassar. Pengumuman disampaikan langsung Ketua Timsel BUMD, Muh Anshar yang juga Sekretaris Daerah Kota Makassar, Selasa (5/7) sore di Goodfield Cafe.
Hasil skoring yang diumumkan ternyata menimbulkan aksi protes dan sejumlah peserta lelang. Salah satunya datang dari Natsir Desi. Lelaki yang akrab disapa Alo ini merupakan tim sukses Danny-Fatma pada Pilwali lalu. Dia merupakan salah satu juru bicara Adama ketika itu.
Pada lelang jabatan BUMD, Alo mendaftar sebagai salah satu calon direksi PDAM. Namun pada saat skoring diumumkan, namanya tidak masuk dalam jajaran lima besar skoring tertinggi. Dia hanya menduduki peringkat 11 dari 13 nama dengan nilai 7,41.
Dia mempertanyakan validitas kebenaran hasil seleksi tersebut. Dia menantang Timsel dan Pansel untuk menyerahkan secara transparan lembar kerja dalam menentukan formulasi penilaian Ujian Kelayakan dan Kepatutan (UKK).
“Saya bertanya-tanya seperti apa metode penilaian Timsel BUMD dalam menentukan skoring. Saya ingin tantang timsel dan pansel untuk publikasi, baik kepada saya maupun masyarakat umum soal metode penilaian Timsel. Yang paling penting adalah calon direksi adalah calon pejabat publik. Cara untuk menyeleksinya harus transparan karena ini diikat UU dan Perda,” tegasnya kepada wartawan di Warkop Megazone, Rabu (7/7).
Dia mengatakan, ada yang cukup menarik dari nama-nama yang diumumkan. Seperti nama M Anshar dalam jajaran dewan pengawas PDAM. Bahkan nama Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar itu berada di posisi satu. Padahal yang bersangkutan merupakan ketua Timsel.
“Hal seperti ini tidak etis. Ada dugaan terjadi pengaturan skoring. Menarik itu. Inilah yang membuat saya tertarik. Ada lembar penilaian dari tiap tahapan. Mudah diketahui kalau ada pengaturan,” tegasnya.
Dia mengaku sudah berkoordinasi dengan Ombudsman terkait persoalan ini. Pihak Ombudsman mengarahkan agar Alo menyampaikan surat terbuka terlebih dahulu ke timsel dan pansel. Jika dalam waktu 1×24 jam surat tersebut tidak ditanggapi atau ditindaklanjuti, maka pansel dan timsel akan dilaporkan ke Ombudsman terkait indikasi maladministrasi.
“Jika 1×24 jam tidak ditanggapi permintaan saya, maka saya akan bersurat ke Ombudsman untuk melakukan uji publik. Saya ingatkan, jangan main-main untuk memberikan jabatan kepada orang yang tidak memiliki kompetensi,” tegasnya.
Sementara itu, Busrah Abdullah, salah satu peserta lelang Dewas PDAM menilai mekanisme penilaian yang dilakukan timsel tidak sesuai regulasi. Ini hanya berdasarkan pesanan. Pada pengumuman skoring lelang jabatan BUMD, nama Busrah berada di urutan 13 untuk posisi Dewas PDAM.
“Untuk apa dilakukan seleksi. Sebaiknya diserahkan saja kepada wali kota yang memiliki hak prerogatif. Semua cacat hukum. Enam BUMD menurut saya,” cetusnya.
Dia mengaku telah menghubungi Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto terkait hal itu. Namun hingga saat ini belum direspons. Sehingga dia berencana untuk menemui Danny secara langsung. Begitu pun dengan aspirasi yang akan disampaikan kepada DPRD.
“Kemungkinan saya temui wali kota. Saya sudah kirimkan pesan WhatsApp ke Pak Wali. Tapi sampai sekarang belum dijawab. Kalau DPRD mungkin saya bicara dulu dengan teman-teman. Karena DPRD itu adalah perwakilan rakyat. Rakyat harus mengadu ke sana ketika ada yang tidak sesuai. Apalagi menimbulkan kerugian banyak orang,” ucapnya.
Di sisi lain, dalam pengumuman seleksi dinilai ada yang mengganjal karena tiba-tiba ada lima orang dari internal pemkot yang lulus. Bahkan ada di antaranya merupakan timsel dan pansel.
“Sekda ini, beliau kan adalah ketua tim seleksi. Masak jadi pemain. Tiba-tiba ada namanya lulus. Pertanyaannya siapa yang kasih nilai. Siapa yang seleksi dia,” ucapnya.
Kemudian saat tahap wawancara, dia mengaku tak mendapat pertanyaan terkait BUMD. Hanya ngobrol seperti biasa.
“Mohon kiranya batalkan semua ini karena cacat hukum. Bermasalah ini kalau diteruskan. Kalau ada mau bantah, saya siap. Saya akan memberikan bukti-bukti. Saya ingin membela Pak Wali. Karena saya salah satu bagian terpilihnya beliau. Saya tidak mau ada aparat yang menyalahgunakan kewenangannya,” pungkas mantan anggota DPRD Makassar ini.
Diketahui, dari pengumuman hasil skoring lelang jabatan calon direksi dan dewas BUMD Makassar, ada lima pejabat pemkot yang namanya masuk. Masing-masing Sekkot Makassar Muh Ansar pada jabatan Dewas PDAM, yang juga sebagai ketua Timsel Lelang BUMD. Ada pula Kepala BKPSDM Makassar Andi Siswanta Attas di Dewas PD Pasar, yang juga sebagai ketua Pansel Lelang BUMD.
Selanjutnya ada Kepala Bapenda Makassar Firman Pagarra di jabatan Dewas PD Parkir. Kepala Bagian Protokol Zuhur Dg Ranca di Dewas PD Terminal, dan Kepala Dinas Pariwisata Makassar Muhammad Roem di Dewas RPH.
Menanggapi hal itu, Sekkot Makassar M Ansar mempersilakan jika ada yang ingin memprotes pengumuman lelang. Terkait namanya masuk dalam komposisi calon dewas seperti yang diumumkan, itu karena namanya memang masuk yang diusulkan pansel sebagai wakil dari unsur Pemkot Makassar. Anshar juga mengaku ikut dalam tahapan psikotes.
“Kita ikut psikotes juga. Masuk ke dalam yang diusulkan oleh pansel,” jelasnya.
Sesuai PP Nomor 54 Tahun 2017, pasal 36 disebutkan, anggota dewas terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya. Unsur lainnya dapat dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
Ansar menegaskan, ia mengumumkan nama-nama yang lulus karena ia selaku sebagai Timsel. Soal adanya sejumlah pihak yang mempertanyakan penilaian seleksi kata dia merupakan hal yang wajar. “Silakan, tidak apa-apa,” imbuh Ansar singkat. (rhm)