MAKALE, BKM — Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI, Jelsi Natalia Marampa turun langsung ke Toraja melakukan bimbingan teknis dan monitoring dan evaluasi percepatan penurunan stunting.
Hal itu dilakukan lantaran Tana Toraja dan Toraja Utara dua kabupaten angka prevalensi stunting masih tinggi sesuai standar World Health Organization (WHO). Menurut Jelsi, data Kemenkes RI Tana Toraja angka prevalensi stunting 29.2 persen dan Toraja Utara prevalensi stunting 32,6 persen. Angka ini masih kategori tinggi menurut WHO.
Ditambahkan Jelsi kita harus mampu menurunkan angka prevalensi stunting mencapai 14 persen tahun 2024. Mencapai target 14 persen, Provinsi Sulsel telah menetapkan target 18,9 persen tahun 2023 dan turun menjadi 14 persen tahun 2024, saat bimtek monitoring dan evaluasi percepatan penirunan stunting (18-19/7) lalu.
Tim Stunting Sulsel dari Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Bapppeda Sulsel dan Poltekkes Makassar sebagai perwakilan perguruan tinggi. Peserta dari Tana Toraja tim percepatan penurunan stunting kabupaten, kecamatan, dan lembang (desa), Kepala Puskesmas dan kepala OPD Tana Toraja dirangkaikan penyerahan secara simbolis alat antropometri Kadis Kesehatan Tana Toraja dan kunjungan ke wilayah lokus stunting Lembang Marinding serta dialog keluarga dan balita stunting.
Kini sekitar 50 balita kategori stunting di Marinding menjadi salah satu penyebab tingginya angka stunting karena pemahaman masyarakat masih kurang pentingnya gizi seimbang bagi tumbuh kembang balita.
Jelsi juga melakukan advokasi kepada Wabup Toraja Utara, Frederik Palimbong selaku ketua tim percepatan penurunan Stunting Kabupaten Toraja Utara, didampingi oleh Kepala Dinas KB Kabupaten Toraja Utara, dr Lina Rombe.
Menurut Jelsi, permasalahan stunting saat ini masih menjadi tantangan kita bersama, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia khususnya di negara-negara berkembang. Indonesia masuk dalam katagori tinggi prevalensi stuntingnya yakni 24.4 persen (SSGI 2021).
Gubernur Sulsel jelas Jelsi telah membuat suatu terobosan pengangkatan tenaga gizi pendamping desa yang dibiayai APBD Provinsi Sulsel dan ditempatkan di kabupaten/kota yang jumlah stuntingnya tinggi, termasuk Tana Toraja dan Toraja Utara. (gus/C)
