MAKALE, BKM — Yayasan Eran Sangbure Mayang (YESMa) dan anggota DPRD Tator menggelar pertemuan di Royal Cafe, Makale, Tana Toraja, Rabu (27/7).
YESMa adalah mitra Yayasan Bakti di Tana Toraja dengan program Inklusi merupakan program kerjasama Pemerintah Indonesia dan Australia.
Ketua DPRD Tana Toraja Welem Sambolangi mengatakan pertemuan hari ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama (MoU) sebelumnya YESMa dengan Pemkab dan DPRD Tana Toraja 18 Juli lalu.
MoU tersebut dalam rangkah memberikan perhatian khusus kepada anak-anak dan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, serta kelompok disabilitas dan masyarakat kurang mampu. Welem membeberkan salah satu menjadi pembahasan pertemuan tersebut ialah soal pembiayaan program.
”Kita sepakat mandiri menjalankan program inklusi masing-masing membiayai program baik YESMa, DPRD, maupun Pemkab, meski tujuannya sama. Bagaimana memberikan perhatian, didikan anak-anak dan perempuan korban kekerasan rumah tangga. Demikian pula penyandang disabilitas, masyarakat tidak mampu ekonomi, baik pendidikan, dan kesejahteraan sosial,”’ ujar Welem.
Dijelaskan Welem, program YESMa dibutuhkan untuk mengatasi krisis sosial seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Demikian pula kemiskinan dan perceraian tinggi di Tana Toraja diatasi dengan kolaborasi bersama.
”Kedepan tidak ada lagi merasa tertinggal dan menjadi penonton, termasuk kesetaraan gender, maupun menurunkan angka perceraian sesuai program inklusif, ”jelas Welem.
Founding Officer (FO) Yesma, Markus menilaiprogram inklusi YESMa bertujuan memberdayakan masyarakat disabilitas termarjinalkan.
Pihaknya berharap dapat mewujudkan program inklusi YESMa dengan melibatkan empat pilar pemerintah, DPRD, LSM dan pemerhati, serta media. Kedepan sudah tidak ada lagi masyarakat termarjinalkan. YESMa memberikan ruang menyampaikan pendapatnya setiap pertemuan penentuan kebijakan.
”Apalagi kebutuhan setiap kelompok berbeda, sehingga dibutuhkan kajian mendalam pengambilan kebijakan. Selama ini kelompok marjinal kerap tidak dilibatkan dan diundang setiap kali pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan mereka tidak diketahui, ”pungkas Markus. (gus/C)