MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar menggenjot lorong wisata yang menjadi salah satu program strategis Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto dan Wakil Wali Kota Fatmawati Rusdi. Rencananya, 17 Agustus 2022 mendatang, sebanyak 40-an lorong wisata bakal diluncurkan.
Dari konsep yang ada, penataan longwis dikemas berdasarkan keunggulan atau daya tarik di wilayah masing-masing. Misalnya, suatu lorong terkenal kulinernya, maka Pemkot Makassar akan fokus untuk menonjolkan keunggulan tersebut dengan pendampingan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Kegiatan yang telah dilakukan sejumlah longwis bervariasi. Ada yang sudah menunjukkan progres sebagai persiapan untuk dilaunching. Namun tidak sedikit yang masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Informasi yang diperoleh BKM, sebagian longwis masih sebatas perencanaan. Padahal, sudah ada staf dari berbagai OPD yang yang turun untuk melakukan survei. Juga menyampaikan kepada warga bahwa lorong mereka akan dibenahi dan ditata untuk dijadikan sebagai lorong wisata.
“Adami yang bilang nanti kita bantu cat. Ada yang janji tanaman. Jalannya mau ditata. Tapi sampai sekarang tidak ada realisasi. Jalan terakhir, ujung-ujungnya swadaya untuk pembenahan. Lalu bagaimana dengan anggaran, yang katanya ada dialokasikan khusus untuk program ini,” ungkap seorang warga yang tokoh masyarakat, yang lorongnya jadi lokasi longwis.
Kenyataan ini diduga disebabkan oleh kecenderungan OPD yang sudah diberi tanggung jawab sesuai tugas masing-masing lamban merespon. Salah satu yang paling banyak dipertanyakan persoalan penataan jalan di lorong wisata. Termasuk janji untuk memberikan bantuan tanaman, baik jenis bunga maupun tumbuhan lainnya.
Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, Helmy Budiman menjelaskan kalau berbicara soal penganggaran untuk lorong wisata, semua sudah dialokasikan ke OPD yang punya tugas dan tanggung jawab terhadap program tersebut.
Menurutnya, Pemkot Makassar sudah mengatur penganggarannya di APBD Pokok 2022 ini. Kemudian ada juga tambahan di APBD Perubahan. Malah, untuk penganggaran lorong wisata 2023 sudah ada siap.
“Khusus untuk penganggaran 40-an lorong wisata (yang bakal dilaunching), sudah ada di (APBD) pokok. Melekat di OPD masing-masing sesuai tugas dan tanggung jawab terkait lorong wisata,” ungkap Helmy.
Dia lalu menyarankan, untuk lebih jelasnya soal lorong wisata, sebaiknya ditanyakan langsung ke OPD masing-masing yang diberi tanggung jawab.
Helmy menambahkan, sepanjang yang diketahuinya saat rapat terakhir yang digelar di kediaman pribadi Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto di Jalan Amirullah sebelum orang nomor satu Makassar itu bertolak ke Amerika, seluruh OPD yang terkait dengan longwis melaporkan sudah on progress.
Salah satu kepala OPD yang punya tanggung jawab terhadap lorong wisata, M Roem menyebut bahwa sejauh ini, OPD yang dipimpinnya, yakni Dinas Pariwisata terus memberikan pendampingan terhadap lorong wisata yang menjadi tanggung jawabnya.
“Kalau di Dinas Pariwisata, ada beberapa lorong wisata yang kami kerjakan penataannya. Sementara berproses semuanya,” ungkap Roem saat dikonfirmasi, pekan lalu.
Namun, kata Roem, tidak menutup kemungkinan jika ada keterlibatan masyarakat secara sukarela.
Seperti di Lorong Wisata Budaya Kaluarrang yang berlokasi di Jalan Dg Tata 3 Lorong 2. Di sana, salah satu pemilik usaha kuliner, Surabe Mak Nurung yang mau cetak sendiri papan nama usahanya.
“Ini contoh keterlibatan masyarakat. Kami desainkan papan usahanya di lorong wisata Dg Tata 3 Lorong 2 dan mereka (yang punya usaha) yang mau cetak sendiri,” tandas M Roem.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) M Rheza, menegaskan bahwa bukan hanya kegiatan lorong wisata di OPD menggunakan anggaran. Khususnya yang sifatnya pembinaan ke masyarakat.
“Makanya, sudah banyak SKPD yang sudah melakukan pembinaan di masyarakat. Masalah cair atau belum anggarannya, hanya OPD masing-masing yang bisa menjawab. Karena kalau khusus pengerjaan fisik ada yang melalui mekanisme penunjukan langsung dan ada juga yang harus ditender. Tender ini yang butuh waktu karena harus melalui proses dan prosedural. Tapi Insyallah semua berupaya menyelesaikan secepatnya,” kata Rheza.
Masalah swadaya masyarakat, lanjutnya, itu sangat diperlukan juga karena akan menunjukkan kemandirian. Tidak harus selalu menunggu dari pemerintah, namun sifatnya sukarela.
“Salah satu tujuan longwis kan pemberdayaan masyarakat. Makanya dibentuk dewan lorong atau Delor. Kalau pemerintahji yang kerja maka tidak akan menumbuhkan rasa memiliki apa yang dihasilkan nanti. Sehingga buntut-buntutnya tidak akan ada pemeliharaan atau akan ada kesan ditinggalkanmi,” terangnya.
Dia menambahkan, sepanjang pengetahuannya, tidak ada anggaran yang sifatnya tunai (cash) ke masyarakat. “Saya kurang tahu kalau ada SKPD yang anggarkan bantuan dana,” tandasnya. (rhm)