MAKASSAR, BKM — Progres kegiatan di lingkup Pemkot Makassar masih cukup rendah. Idealnya, memasuki semester 2 tahun 2022 ini, progres kegiatan minimal sudah berada di posisi 40 persen.
Namun, masih ada organisasi perangkat daerah (OPD) dengan progres kegiatan di bawah 10 persen.
Salah satu penyebab sehingga kegiatan lambat dikerjakan karena banyak yang gagal tender. Sehingga terpaksa harus diajukan ulang.
Ratusan program milik Pemerintah Kota Makassar menumpuk di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Makassar.
Puluhan proyek pun mengantre di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Makassar, belum ditentukan siapa pemenangnya
Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) menjadi kendala penggunaan anggaran.
Seperti diungkap Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Danny Pomanto. Dia mengatakan, itu merupakan sistem baru dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Karena sekarang beda seperti dulu. Begitu salah slot, tidak bisami bergerak. Langsung tidak bisa dibelanjakan,” ujarnya.
Masalahnya, banyak OPD yang belum memahami sepenuhnya. Olehnya, mereka kesulitan dan melakukan kesalahan memasukkan data (input).
“Rupanya kesalahannya itu karena ada isi SIPD, ini modelnya begitu salah slot, tidak bisa lagi dibelanjakan. Takut ULP mentender,” jelasnya.
Selain itu, menyebabkan terjadinya keterlambatan pencairan keuangan maupun pelaporan pertanggungjawaban.
Sejumlah kendala itu telah dikonsultasikan ke DPRD Makassar. Sejauh ini, masih dalam tahapan kajian lebih lanjut.
“Maka dengan itu saya berbagi tugas sama DPRD. Kita koreksi di bagian sampai di Bappeda, nanti di Banggar saya minta juga DPRD mengoreksi,” jelasnya.
Danny menambahkan, berencana memberikan hukuman jajarannya lantaran lamban membelanjakan anggaran.
Sesuai tingkatannya, mulai dari penundaan pembayaran TPP hingga pencopotan jabatan kepala OPD.
“Termasuk punishment buat SKPD, saya sudah sepakat dengan DPRD, kalau ada SKPD tidak serius, terlalu banyak kesalahan dan tidak membelanjakan apa yang sudah diamanahkan ke mereka,” tutupnya. (rhm)