MAKASSAR, BKM — Sejumlah kantor lurah di Makassar kondisinya cukup memprihatinkan. Beberapa permasalahan ditemukan.
Ada yang terpaksa harus ‘ngontrak’ karena tidak memiliki kantor permanen. Ada pula bersoal dengan lahannya karena digugat maupun kalah di pengadilan. Juga ada yang rusak berat. Yang paling parah, ternyata ada kelurahan yang terpaksa berkantor di kontainer Makassar Recover.
Data yang tercatat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, saat ini ada 17 kantor lurah yang bermasalah. Kepala Bappeda Makassar Helmy Budiman menerangkan, pihaknya sudah mengundang pihak kelurahan yang kantornya bermasalah untuk pendataan. Termasuk menggelar rapat dengan pihak kecamatan dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) guna membicarakan persoalan ini.
“Jadi kita sudah mendata, ada 17 kantor lurah yang bermasalah. Ada yang rusak berat, ada yang menyewa kantor, ada juga yang bersoal di pengadilan. Malah ada yang menggunakan kontainer Makassar Recover sebagai kantor lurah sementara,” ungkap Helmy saat dihubungi, Kamis (4/8).
Dia kemudian menyebut contoh, kantor lurah yang berada di wilayah Tidung, Kecamatan Rapoccini yang kondisinya rusak parah dan sangat memprihatinkan. Akibatnya, pelayanan dialihkan ke kontainer Makassar Recover.
“Terpaksa mereka berkantor di kontainer karena kondisi kantornya rusak parah. Sejauh ini tidak ada masalah, namun tetap harus diupayakan agar kantor lurah itu bisa diperbaiki supaya lebih representatif digunakan untuk melayani warga,” kata Helmy.
Dia menjelaskan, Pemkot Makassar akan mengalokasikan anggaran cukup besar untuk perbaikan dan pengadaan kantor lurah representatif melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pokok tahun 2023 mendatang.
Rencananya, Pemkot Makassar akan menyiapkan anggaran untuk 13 kantor lurah tahun depan. Termasuk pengadaan baru. Salah satunya kantor Lurah Maricayya di Kecamatan Makassar.
“Pembangunan kantor lurah akan dimasukkan dalam Rancangan APBD Pokok 2023 mendatang. Estimasi kebutuhan masih diperhitungkan. Anggarannya nanti akan dimasukkan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU),” jelas Helmy.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar Zuhaelsy Zubir menyampaikan, sebenarnya sudah ada beberapa kantor lurah yang dibenahi tahun ini. Anggarannya masuk di APBD Pokok 2022. Alokasinya untuk merehabilitasi kantor lurah yang rusak parah. Di antaranya kantor Lurah Berua, Cambaya, dan kantor Lurah Buakana.
Untuk 2023 mendatang, Pemkot Makassar akan membangun sekitar 15 kantor kelurahan yang tersebar di beberapa kecamatan.
“Dianggarkan di APBD 2023 pokok. Ada 15 tersebar di beberapa kecamatan. Selama ini memang banyak meminta usulan, tapi kita kembalikan ke lurahnya,” ucapnya.
Meski pembangunan kantor tersebut dirasa mendesak, yang menjadi kendala adalah lahannya. “Kami hanya membangun. Urusannya lahannya diberikan ke masing-masing kelurahan,” imbuhnya.
Salah satu yang kerap dikeluhkan karena kondisinya memprihatinkan adalah kantor Lurah Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang Salah satu warga atas nama Yulia Rahma menyampaikan, setiap hujan, kantor tersebut pasti tergenang air. Atapnya pun sudah bocor-bocor.
Hal senada disampaikan Lurah Sawerigading Feisal Habriyono. Ia membeberkan sejak dibangun pada 1994 lalu, kantor tempatnya bekerja saat ini sama sekali belum direnovasi. Bukan hanya atap yang bocor, rangka plafon juga sudah tidak kuat. Ditakutkan akan rubuh jika terus dibiarkan seperti itu. Saat tergenang, pelayanan di kelurahan terpaksa harus dipindahkan ke kontainer Recover Center yang berlokasi di depan kantor Kelurahan.
“Tiap hujan pasti merembes airnya, makanya kami pindahkan pelayanan ke depan (kontainer),” jelasnya.
Selain kantor Lurah Sawerigading, DPRD Makassar juga pernah menyoroti kantor Lurah Kunjung Mae, Kecamatan Mariso dan kantor Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Mamajang.
Hingga saat ini, dua kelurahan tersebut belum memiliki kantor permanen. Di Kelurahan Mariso misalnya, kantor lurahnya sudah berpindah beberapa kali karena masa kontrak yang sudah berakhir.
Salah seorang warga RW 004 Kelurahan Kunjung Mae, Asse Gassing mengatakan kantor Lurah Kunjung Mae awalnya berlokasi di Jalan Cendrawasih, tepatnya di kawasan pertokoan dekat Jalan Merpati. Namun karena persoalan lahan, kantor tersebut akhirnya dipindahkan ke kawasan Pantai Losari. Saat ini harus mengontrak rumah di dalam lorong kecil di kawasan Kolojia.
“Dari dulu tidak ada kantor lurah permanennya itu Kunjung Mae kodong. Kita yang mau urus surat, kadang bingung kalau kantor lurahnya berpindah-pindah,” cetusnya. (rhm)