Site icon Berita Kota Makassar

Pemprov Masih Ragu Menjalankan Anggaran

MAKASSAR, BKM — Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri yang dipimpin Inspektur IV, Arsan Latif menargetkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2022 pada Agustus ini bisa mencapai 51 persen.
Hal tersebut diungkapkan Arsan usai Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD 2022 di Ruang Rapim kantor gubernur Sulsel, Rabu sore (3/8).
“Kita sudah memasuki triwulan ketiga. Kita mau targetkan di triwulan ketiga, minimal Agustus ini lebih daripada 51 persen. Itu yang kita dorong supaya ekonomi ini berputar. Agar kondisi yang terjadi akibat pandemi covid-19 ini bisa segera teratasi,” kata Arsan.

Hal tersebut kata Arsan, guna melakukan percepatan penyerapan APBD 2022 untuk kabupaten dan kota se-Sulsel dengan mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah, Bappelitbangda dan BKAD Sulsel.
Arsan mengatakan bahwa, Inspektorat Jendral Kemendagri bersama Pemprov mengambil langkah untuk mendorong penyerapan APBD untuk lebih optimal sehingga efek positifnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
Jadi kata dia lagi, tidak ada lagi alasan untuk menahan-nahan belanja karena telah terverifikasi baik oleh APIP.

“Alokasi anggaran sudah dituangkan di APBD dan sudah melalui review APIP, sudah tidak ada alasan untuk menahan-nahan lagi belanjanya karena sudah terverifikasi dengan baik oleh APIP,” sebutnya.
Secara tegas Arsan menyampaikan, jikalau ada yang masih terhambat penyerapannya itu artinya APIP tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
“Sehingga APIP selama ini sesuai tugasnya pasal 379 dan 380 UU Nomor 23 Tahun 2014 dia harus mengawal penyerapan APBD. Jadi kalau ada yang terhambat penyerapannya berarti APIP tidak bisa mendorong tugasnya. Nah itulah dilakukan tugas oleh Itjen Kemendagri,” papar Arsan.

Ia menambahkan, secara kendala yang dihadapi Sulsel selama ini hanyalah keragu-raguan menjalankan anggaran. Oleh karena itu Inspektorat Daerah harus memberikan pendampingan melalui penjelasan dan penegasan oleh Itjen Kemendagri bersama Itjen Keuangan Daerah. Sementara itu, Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi Pemprov Sulsel, Syafruddin Kitta mengatakan, hasil dari monitoring dan evaluasi dari Itjen Kemendagri tersebut akan ditindaklanjuti ke OPD terkait sesuai target-target yang sudah ditentukan.

“Prinsipnya kita optimis dengan perencanaan yang ada. Kita berharap ada kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi. Inilah tugas kolektif yang dijalankan oleh TAPD. Sekarang ini sedang menginventarisir posisi real pendapatan dan belanja dengan mencari benang merahnya bagaimana mencapai angka ideal sesuai dengan perencanaan itu,” pungkas Syafruddin.
Untuk informasi, serapan APBD 2022 Sulsel bulan Juli kemarin masih di angka 32,05 persen memasuki triwulan III dari total anggaran Rp 9,2 triliun.
“Sampai dengan di triwulan kedua, serapan itu realisasinya 32,05 persen, fisiknya 33,99 persen,” ucap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulsel, Andi Darmawan Bintang, kemarin. (jun)

Exit mobile version